Gubernur Sulteng Tinjau Sengketa Lahan di Lore Bersaudara, Minta HPL Bank Tanah Ditinjau Ulang
Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) ANwar Hafid mendukung penuh terhadap program pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia sekaligus pelestarian bahasa daerah.-Foto: Instagram/anwarhafid14-
Palu, Disway.id - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, turun langsung ke wilayah Lore Bersaudara, Kabupaten Poso, untuk meninjau kondisi lapangan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait persoalan lahan yang tengah mereka hadapi. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mencari solusi atas konflik agraria yang berkembang di wilayah tersebut.
Anwar menegaskan, langkah turun ke lapangan penting dilakukan agar pemerintah memperoleh gambaran utuh mengenai situasi yang sebenarnya dialami warga.
“Saya turun langsung ke Lore Bersaudara, Poso, untuk melihat dan mendengar sendiri keluhan masyarakat terkait persoalan lahan. Sejak 14 Juli 2025 saya telah menyurati Menteri ATR/BPN agar pemberian HPL Bank Tanah di Watutau ditinjau kembali. Setelah melihat kondisi di lapangan, saya semakin yakin bahwa ada informasi yang tidak utuh sampai ke pusat. Tanah yang sudah digarap puluhan tahun, menjadi ruang hidup masyarakat, harus dihormati dan dilindungi,” kata Anwar Hafid dikutip dari Instagramnya, Jumat (26/12/2025).
Menurutnya, banyak lahan yang selama ini telah dikelola masyarakat secara turun-temurun dan menjadi sumber penghidupan, sehingga perlu mendapat perlindungan dan pengakuan negara. Ia menilai penyelesaian persoalan agraria tidak boleh mengabaikan aspek sosial dan sejarah penguasaan lahan oleh warga setempat.
Gubernur Anwar Hafid juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga ketertiban dan tidak terpancing melakukan tindakan yang dapat merugikan semua pihak. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah bersama Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) akan terus mengawal proses penyelesaian sengketa tersebut.
“Saya meminta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkis. Percayakan kepada kami, pemerintah daerah bersama Satgas PKA akan mengawal penyelesaian persoalan ini secara adil dan bermartabat. Negara harus hadir, dan saya akan memastikan suara masyarakat Lore Bersaudara sampai ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian ATR/BPN, guna mencari jalan keluar terbaik yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Sumber:
- Share:
