Kanwil Kemenkum Sulteng Teguhkan Komitmen Zona Integritas dan Kinerja Tahun 2026

Kanwil Kemenkum Sulteng Teguhkan Komitmen Zona Integritas dan Kinerja Tahun 2026

Kanwil Kemenkum Sulteng turut serta dalam kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026 yang digelar secara nasional melalui Zoom Meeting, Kamis (8/1/2026).-Foto: Kanwil Kemenkum Sulteng-

Palu, Disway.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) turut serta dalam kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026 yang digelar secara nasional melalui Zoom Meeting, Kamis (8/1/2026).

Kegiatan tersebut diikuti secara serentak oleh seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Kanwil Kemenkum Sulteng dari Aula Garuda. Agenda nasional ini menjadi titik awal penyelarasan langkah seluruh satuan kerja dalam memasuki Tahun 2026 dengan semangat integritas, akuntabilitas, serta peningkatan kinerja organisasi.

Penandatanganan komitmen bersama dipandang sebagai wujud kesepakatan moral dan profesional bagi seluruh aparatur negara untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara sungguh-sungguh dan berintegritas.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan dan kredibilitas institusi.

“Zona Integritas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi komitmen bersama untuk membangun birokrasi yang bersih dan berwibawa,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa perjanjian kinerja yang telah ditandatangani harus dijadikan acuan utama dalam pelaksanaan tugas sepanjang tahun.

“Setiap target kinerja harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang menuntut konsistensi dan disiplin dalam pelaksanaannya,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng menyatakan kesiapan untuk menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, transparan, serta berorientasi pada hasil sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan di Tahun 2026.

Sumber: