Pimpin MIPI 2026–2031, Anwar Hafid Siap Perkuat Peran Ilmu Pemerintahan di Daerah
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, resmi mengemban amanah sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) untuk periode 2026–2031. -Foto: Instagram/anwarhafid14-
Palu, Disway.id - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, resmi mengemban amanah sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) untuk periode 2026–2031. Kepercayaan tersebut menandai komitmen Anwar Hafid dalam memperkuat peran keilmuan pemerintahan sebagai fondasi tata kelola yang profesional dan berpihak kepada kepentingan publik.
Dalam keterangannya, Anwar Hafid menegaskan kesiapannya menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ia menyatakan fokus utama kepemimpinannya di MIPI adalah memperluas jangkauan organisasi hingga ke daerah-daerah, agar ilmu pemerintahan tidak hanya berkembang di pusat, tetapi juga memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah.
“Saya akan fokus melebarkan sayap MIPI ini di daerah. Saya hanya bilang satu hal, ketika saya dipercaya dan diberi amanah, saya akan melaksanakan tugas ini dengan penuh amanah,” ujar Anwar Hafid.
Anwar Hafid juga berharap MIPI dapat menjadi ruang kolaborasi yang aktif bagi para akademisi dan praktisi pemerintahan di seluruh Indonesia, sekaligus berkontribusi dalam menyiapkan sumber daya manusia aparatur yang unggul dan berdaya saing.
Dengan kepemimpinan baru ini, MIPI diharapkan semakin solid dalam menjalankan perannya sebagai wadah pengembangan ilmu pemerintahan, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, resmi mengemban amanah sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Periode 2026–2031. Kepercayaan tersebut disambut dengan rasa syukur dan tekad kuat untuk memperkuat peran ilmu pemerintahan dalam pembangunan nasional.
Anwar Hafid menyampaikan bahwa amanah tersebut bukan sekadar jabatan organisatoris, melainkan tanggung jawab moral dan intelektual untuk mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berkeadilan.
“Alhamdulillah, amanah ini saya terima dengan penuh rasa syukur. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengemban tugas sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia Periode 2026–2031,” ujar Anwar Hafid, dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat (17/1/2026).
Ia menegaskan, MIPI memiliki peran strategis sebagai ruang kolaborasi akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan dalam memperkaya praktik pemerintahan di Indonesia. Menurutnya, ilmu pemerintahan harus mampu menjawab tantangan zaman dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Insya Allah, amanah ini akan saya jalankan dengan komitmen untuk memperkuat peran ilmu pemerintahan dalam melahirkan tata kelola yang baik, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, serta pemerintahan yang berintegritas dan berkeadilan,” katanya.
Anwar Hafid juga menilai bahwa sinergi antara dunia akademik dan praktik pemerintahan menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan publik yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Dengan kepemimpinan baru di MIPI, diharapkan organisasi ini semakin berkontribusi dalam pengembangan pemikiran, riset, dan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan bangsa, sekaligus memperkuat kualitas demokrasi dan pelayanan publik di Indonesia.
Sumber:
- Share:
