Pemprov Sulteng Evaluasi Kinerja Bank Sulteng dan Dorong Pembangunan Gedung Ikonik

Palu, Disway.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) selaku pemegang saham pengendali (PSP) memberikan perhatian khusus terhadap capaian kinerja Bank Sulteng pada tahun buku 2025.

“RUPS saat ini melakukan penilaian terhadap kinerja Bank Sulteng, secara keseluruhan kinerja cukup bagus dengan laba meningkat,” kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Sulteng Tahun 2026 di Palu dikutip dari Antara, Jumat (6/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan harapannya agar Bank Sulteng ke depan memiliki kantor dengan tampilan paling megah di Sulawesi Tengah, bahkan mampu menjadi ikon daerah. Harapan ini didasari oleh pengalamannya berkunjung ke berbagai provinsi, di mana kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) di wilayah lain umumnya dibangun dengan desain yang representatif dan berwibawa.

“Cita-cita saya, kalau orang datang ke Sulawesi Tengah dan melihat gedung paling megah, itu adalah Bank Sulteng,” harapnya.

Gubernur menyatakan keyakinannya bahwa impian tersebut dapat direalisasikan, terutama dengan adanya sinergi dan dukungan dari Mega Corpora sebagai pemegang saham terbesar kedua Bank Sulteng.

Adapun struktur kepemilikan saham Bank Sulteng, dari porsi terbesar hingga terkecil, terdiri atas Pemprov Sulteng sebesar 30,64 persen atau sebanyak 1.507.448 lembar saham. Posisi berikutnya ditempati PT Mega Corpora dengan kepemilikan 26,00 persen atau 1.279.348 lembar saham, disusul Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebesar 4,93 persen atau 242.638 lembar saham.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Banggai memiliki 4,85 persen atau 238.417 lembar saham, Pemerintah Kabupaten Tolitoli 4,52 persen atau 222.523 lembar saham, serta Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 3,68 persen atau 181.068 lembar saham.

Kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Poso tercatat 3,49 persen atau 171.897 lembar saham, diikuti Pemerintah Kabupaten Donggala 3,42 persen atau 168.487 lembar saham, dan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 3,34 persen atau 164.495 lembar saham. Pemerintah Kabupaten Buol menguasai 3,02 persen atau 148.407 lembar saham.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara memiliki 2,94 persen atau 144.741 lembar saham, Pemerintah Kabupaten Morowali 2,93 persen atau 144.164 lembar saham, serta Pemerintah Kota Palu sebesar 2,56 persen atau 125.728 lembar saham.

Adapun Pemerintah Kabupaten Banggai Laut tercatat memiliki 2,31 persen atau 113.591 lembar saham, sedangkan porsi terkecil dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sigi dengan 1,36 persen atau 66.746 lembar saham.

Sumber: