Gubernur Sulteng Tekankan Akurasi Data dan Inovasi OPD dalam Optimalisasi Pendapatan Daerah

Morowali, Disway.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai fondasi utama dalam penyusunan kebijakan daerah. Hal itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah di Vila Penangkaran Rusa, Desa Wosu, Kabupaten Morowali, Minggu, 8 Februari 2026.

Rapat dipimpin Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tengah, Andi Irman, dan diikuti pejabat lingkup Bapenda serta UPT Samsat Morowali dan Morowali Utara.

Dalam arahannya, Anwar menekankan bahwa kesalahan data dapat berdampak langsung pada keliru atau tidak tepatnya kebijakan yang diambil pemerintah.

“Saya perlu data yang akurat. Salah data akan berujung pada salah kebijakan,” tegasnya.

Ia juga mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghadirkan terobosan yang konkret dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.

“Satu dinas harus punya satu inovasi. Kalau inovasi sudah ada, baru kita bicara target pendapatan,” ujarnya.

Salah satu fokus pembahasan rapat adalah pajak air permukaan. Gubernur mengingatkan agar proses pendataan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh kondisi riil di lapangan.

“Jangan cuma tahu pipanya, tapi harus tahu hulunya di mana,” katanya.

Selain itu, rapat juga membahas pendataan bahan bakar minyak (BBM) serta alat berat milik perusahaan yang beroperasi di Morowali dan Morowali Utara. Gubernur meminta data jumlah alat berat dicatat secara akurat sebagai dasar penarikan pajak dan pengawasan.

“Kita harus punya data yang jelas, berapa banyak alat berat yang dimiliki perusahaan, kita perlu tahu,” tambahnya.

Tak hanya itu, kendaraan operasional perusahaan, including yang belum memiliki izin atau belum tertib administrasi, juga menjadi perhatian dalam upaya memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan daerah.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap terbangun sinergi lintas instansi serta sistem pendataan berbasis digital yang terintegrasi, guna mendorong peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan dan berkeadilan. yang belum memiliki izin atau belum tertib administrasi—juga menjadi perhatian dalam upaya memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan daerah.

 

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap terbangun sinergi lintas instansi serta sistem pendataan berbasis digital yang terintegrasi, guna mendorong peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Sumber: