Temui Honorer Donggala, Anwar Hafid Gerak Cepat Hubungi Bupati Cari Solusi Konkret

Temui Honorer Donggala, Anwar Hafid Gerak Cepat Hubungi Bupati Cari Solusi Konkret

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menerima aspirasi tenaga honorer asal Kabupaten Donggala yang menyampaikan sejumlah persoalan terkait status dan kesejahteraan mereka. -Foto: Instagram/anwarhafid14-

Palu, Disway.id – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menerima aspirasi tenaga honorer asal Kabupaten Donggala yang menyampaikan sejumlah persoalan terkait status dan kesejahteraan mereka. Pertemuan tersebut berlangsung siang tadi sebagai bentuk respons atas kegelisahan yang berkembang di kalangan honorer.

Anwar Hafid menegaskan bahwa secara administratif dan kewenangan, persoalan tenaga honorer tersebut berada di ranah Pemerintah Kabupaten Donggala. Meski demikian, ia merasa perlu hadir sebagai jembatan komunikasi agar aspirasi masyarakat tidak terabaikan.

“Siang tadi saya menemui saudara-saudara kita para tenaga honorer dari Kabupaten Donggala. Secara kewenangan, persoalan ini berada di ranah pemerintah kabupaten. Namun, sebagai pelayan rakyat, saya merasa perlu memfasilitasi dan menjembatani aspirasi agar tetap tersampaikan dengan baik dan menghadirkan solusi yang cepat bagi mereka,” ujar Anwar Hafid dilansir dari Instagram, Selasa (10/2/2026).

Sebagai tindak lanjut, ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Bupati Donggala guna membahas langkah penyelesaian yang memungkinkan.

“Untuk itu, saya telah menghubungi Ibu Bupati Donggala dan berharap dalam waktu dekat dapat lahir solusi konkret dari Pemerintah Kabupaten Donggala bagi tenaga honorer,” lanjutnya.

Unggahan tersebut menuai beragam respons dari masyarakat. Banyak warganet menyampaikan dukungan dan doa agar persoalan honorer segera mendapat titik terang. Sebagian masyarakat berharap isu tersebut turut mendapat perhatian dan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Pertemuan dengan tenaga honorer Donggala ini menjadi bagian dari upaya membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Diharapkan koordinasi lintas pemerintah daerah dapat segera menghasilkan langkah konkret yang memberikan kepastian bagi para tenaga honorer.

Sumber:

Berita Terkait