Pemerintah Tegaskan Anggaran Pendidikan Tetap Kuat, Revitalisasi Sekolah Jadi Penggerak Utama

Jakarta, Disway.id – Pemerintah memastikan anggaran pendidikan tidak mengalami pemangkasan. Sebaliknya, penguatan justru dilakukan melalui berbagai program strategis, seperti revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat.

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa kedua program tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

“Penting kami tegaskan bahwa program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat bukan hanya program di pendidikan, tapi memiliki dampak ekonomi yang luas atau multiplier effect yang nyata,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Ia menambahkan, keberlanjutan program tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pendidikan nasional, termasuk dari sisi anggaran.

“Dengan tetap berjalannya program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat ini menunjukkan bahwa tidak ada pengurangan terhadap anggaran pendidikan, justru membuktikan bahwa anggaran pendidikan akan terus diperkuat,” katanya.

Pada 2025, program revitalisasi sekolah mencakup 16.167 satuan pendidikan. Jumlah ini meningkat dari target awal 10.000 sekolah setelah arahan dari Prabowo Subianto untuk menambah sekitar 6.000 sekolah.

Hingga 11 Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah telah rampung dibangun, sementara 105 lainnya masih dalam tahap penyelesaian.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan program Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan pada desil terbawah.

Dalam tahap kedua pembangunan Sekolah Rakyat, program ini ditargetkan menyerap sekitar 58.000 tenaga kerja konstruksi serta melibatkan sekitar 5.200 tenaga pendidik.

“Pada pembangunan tahap 2 ini ditargetkan menyerap sekitar 58.000 tenaga konstruksi dan didukung sekitar 5.200 tenaga pendidik. Sehingga sekali lagi tidak hanya memperluas akses pendidikan tapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal,” jelas Qodari.

Setiap Sekolah Rakyat permanen dirancang mampu menampung hingga 1.080 siswa per tahun. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 sekolah hingga 2029, dengan potensi menjangkau sekitar 540.000 siswa kurang mampu setiap tahunnya.

 

Saat ini, pembangunan tahap kedua telah mencakup 104 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga kawasan Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Sumber: