Pemkab Sigi Siapkan Penerapan Pidana Kerja Sosial dan Pengawasan

Sigi, Disway.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah, mulai mempersiapkan penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai bagian dari penguatan sistem pembinaan masyarakat berbasis pemasyarakatan.

"Penerapan pidana kerja sosial itu sebagai bagian dari penguatan sistem pemasyarakatan berbasis pembinaan sosial di masyarakat," kata Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi dilansir Antara, Jumat (29/5/2026).

Program tersebut akan dijalankan melalui kerja sama antara Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palu bersama Pemerintah Kabupaten Sigi.

Samuel menjelaskan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pola pembinaan yang lebih humanis sekaligus memberikan manfaat langsung bagi lingkungan masyarakat.

"Ini merupakan langkah Bapas Palu dalam menghadirkan sistem pembinaan yang lebih humanis dan memberi manfaat sosial kepada masyarakat," ucapnya.

Ia menilai kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar proses pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan dapat berjalan maksimal di wilayah Kabupaten Sigi.

"Tentunya ke depan pelaksanaan pidana alternatif ini membutuhkan dukungan semua pihak sehingga pembinaan berjalan efektif," sebutnya.

Sementara itu, Kepala Bapas Kelas I Palu M. Nur Amin mengatakan pendekatan pembinaan berbasis masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung reintegrasi sosial bagi warga binaan maupun klien pemasyarakatan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan Bapas menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelaksanaan sistem pemasyarakatan modern yang lebih efektif.

"Sinergi antara Bapas dan pemerintah daerah sangat diperlukan guna mendukung implementasi sistem pemasyarakatan yang lebih efektif, khususnya dalam pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Ini merupakan bentuk penguatan pembinaan yang berorientasi pada reintegrasi sosial," kata Nur Amin.

Ia berharap penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan di Kabupaten Sigi nantinya dapat berlangsung secara terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Dukungan pemerintah daerah sangat penting agar proses pembinaan dapat berjalan optimal dan memberi manfaat bagi masyarakat maupun klien pemasyarakatan," ujarnya.

Sumber: