Wali Kota Palu Ajak UMKM Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Data Jadi Kunci Kebijakan

Palu, Disway,id – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, mengajak para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Sensus Ekonomi merupakan langkah strategis dalam menyediakan data yang dibutuhkan pemerintah, untuk merumuskan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan," kata Hadianto saat memimpin Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026 dilansir Antara, Jumat (5/6/2026).

Ia menegaskan data memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menentukan arah pembangunan dan strategi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Karena itu, sensus yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 tahun sekali dinilai menjadi instrumen penting untuk membangun basis data ekonomi yang akurat dan terpercaya.

Hadianto berharap para pelaku usaha yang menjadi sasaran pendataan dapat memberikan informasi secara jujur dan akurat kepada petugas lapangan sehingga hasil sensus memiliki integritas tinggi.

"Pemkot Palu sangat terbantu dengan pelaksanaan sensus yang dilakukan BPS, karena hasilnya dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi masyarakat dan aktivitas ekonomi di daerah ini," ujarnya.

Pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, BPS menargetkan pendataan terhadap sekitar 61 ribu pelaku usaha yang tersebar di 46 kelurahan dan delapan kecamatan di Kota Palu.

Menurut Hadianto, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai program strategis, mulai dari penanganan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor usaha, hingga kebijakan ekonomi lainnya yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

"Sebagai penyelenggara pemerintahan kami mendukung penuh langkah BPS dalam membantu memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat pusat maupun daerah," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Palu, Agus Santoso, menjelaskan bahwa sensus diawali dengan pengumpulan dan pemutakhiran data pelaku usaha dari berbagai sumber, termasuk instansi pemerintah, perbankan, dan basis data lainnya.

“Pendataan lapangan dari pintu ke pintu akan dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Apabila masih terdapat pelaku usaha yang belum berhasil ditemui, maka pendataan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, BPS Kota Palu menyiapkan 282 petugas pendataan, termasuk tujuh petugas khusus yang bertugas mendata usaha berskala besar.

Agus menjelaskan sensus akan mencakup seluruh jenis usaha yang ada di Kota Palu, termasuk usaha rumahan, usaha berbasis internet, pekerja kreatif digital, konsultan, hingga berbagai bentuk usaha lain yang masuk dalam klasifikasi lapangan usaha nasional.

“Ada 22 kategori lapangan usaha yang menjadi cakupan sensus, termasuk usaha digital dan usaha berbasis internet yang saat ini terus berkembang,” katanya.

Sumber: