Pemprov Sulteng Perkuat Pengawasan untuk Wujudkan Pemerintahan Bersih

Pemprov Sulteng Perkuat Pengawasan untuk Wujudkan Pemerintahan Bersih

Wagub Sulteng Reny A Lamadjido.-Foto: sultengprov.go.id-

Palu, Disway.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) terus memperkuat sistem pengawasan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berintegritas dalam mendukung pembangunan daerah menuju Sulteng Nambaso (besar).

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido mengatakan, penguatan pengawasan menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, saya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rapat koordinasi ini. Kehadiran BPKP dan DJPb menjadi momentum penting bagi kita untuk memahami bagaimana pengawasan yang baik harus dijalankan dalam tata kelola pemerintahan,” kata Reny di Palu, dilansir Antara, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, kebutuhan terhadap pengawasan yang kuat semakin meningkat seiring dengan tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, keterbukaan informasi, serta akuntabilitas pemerintah.

Ia menilai, fungsi pengawasan menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan kebijakan dan pengelolaan anggaran berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, serta tetap sesuai aturan yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi sinergi pengawasan Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

Reny meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) memahami pentingnya penerapan manajemen risiko dalam setiap program yang dirancang dan dijalankan.

“Setiap program yang dilaksanakan harus dipahami secara menyeluruh. Ketika kita merencanakan sebuah kegiatan, kita harus mengetahui apa output-nya, manfaatnya, dan dampaknya bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah memanfaatkan sistem digital dan data yang valid sebagai dasar dalam mengambil kebijakan.

Reny juga meminta setiap pimpinan instansi segera menindaklanjuti hasil rapat koordinasi melalui penguatan pengawasan internal di masing-masing organisasi.

Menurutnya, pengawasan tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan mewujudkan Sulteng Nambaso tidak hanya bergantung pada besarnya potensi sumber daya daerah, tetapi juga pada kualitas tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga kepercayaan publik.

“Membangun Sulawesi Tengah yang maju membutuhkan sinergi, inisiatif, pola pikir yang progresif, serta komitmen bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas,” katanya.

Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Sulteng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengawasan sebagai fondasi dalam membangun pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sumber: