Demokrasi Sulteng Naik Level, Indeks 2025 Tembus Kategori Baik

Palu, Disway.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Kesbangpol) terus berupaya memperkuat kualitas demokrasi di daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Best Western Hotel Palu, Senin (6/7/2026).

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Rachman Ansyari, dan dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah, jajaran Kesbangpol kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, Kelompok Kerja (Pokja) IDI, perwakilan partai politik, akademisi, mahasiswa, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Ketua Panitia Kristo Suryanto Tumakaka menyampaikan, kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi dan perkembangan demokrasi di Sulawesi Tengah. Selain itu, hasil pengukuran IDI 2025 beserta rekomendasinya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar dalam menyusun kebijakan ke depan.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah Rachman Ansyari menegaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia menjadi salah satu instrumen penting untuk melihat kualitas demokrasi secara objektif dan menyeluruh.

“Indeks Demokrasi Indonesia bukan sekadar angka statistik, tetapi menjadi cerminan kualitas demokrasi yang kita bangun bersama. Hasil pengukuran ini menjadi bahan evaluasi sekaligus landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang semakin partisipatif, inklusif, transparan, dan akuntabel,” ujar Rachman.

Ia menjelaskan, hasil pengukuran IDI tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan nilai demokrasi Sulawesi Tengah. Skor IDI naik dari 79,35 pada 2024 menjadi 80,04 pada 2025 atau meningkat sebesar 0,69 poin.

Kenaikan tersebut membuat Sulawesi Tengah mengalami perubahan kategori, dari sebelumnya berada pada tingkat “Sedang” menjadi kategori “Baik”. Capaian ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam kualitas demokrasi di daerah.

“Peningkatan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Namun, capaian ini juga harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki berbagai aspek demokrasi agar semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Rachman mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga vertikal, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, media massa, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat luas untuk terus menjaga dan memperkuat demokrasi di Sulawesi Tengah.

“Mari kita jadikan capaian ini sebagai pijakan untuk terus membangun demokrasi yang semakin inklusif, partisipatif, dan berkualitas demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis dan pembangunan yang berkelanjutan di Sulawesi Tengah,” pungkasnya.

Sumber: