Kabar Baik! Sulteng Diguyur 5.977 Unit Rumah Gratis, Langsung Incar Warga Miskin!

Palu, Disway.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menerima alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026 sebanyak 5.977 unit. Bantuan ini digulirkan khusus guna menyokong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat memiliki tempat tinggal yang layak huni.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sulawesi Tengah Akris Fattah Yunus mengatakan, eksekusi program ini tengah dipacu lewat perataan sinergi antara lini pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Untuk program BSPS tahun 2026, Sulawesi Tengah mendapat alokasi bantuan sebanyak 5.977 unit yang pelaksanaannya terus dipercepat melalui sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” kata Akris di Palu, dilansir Antara, Selasa (21/7/2026).

Akris menerangkan, skema BSPS menjadi senjata andalan pemerintah dalam mendongkrak taraf kualitas hunian masyarakat kecil sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem melalui penyiapan rumah yang sehat dan representatif.

"Percepatan program perumahan tersebut didukung melalui pemanfaatan sejumlah sistem informasi, seperti MyPKP, Siperkim, Banuata Sibaru, dan e-Berani Tampak yang berfungsi untuk memperkuat integrasi data serta mempercepat intervensi bantuan perumahan," ujarnya.

Kehadiran platform digital terpadu ini mempermudah petugas dalam melacak dan memetakan warga calon penerima bantuan secara presisi berdasarkan basis data kemiskinan serta kondisi fisik Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Dinas Perkimtan Sulteng sendiri menggebrak dengan meluncurkan inovasi aplikasi bertajuk e-Berani Tampak (Berbasis Rangkuman Data dan Intervensi Terpadu Membangun Perumahan dan Kawasan). Platform ini diposisikan sebagai muara pusat data yang memandu arah kebijakan, perencanaan, eksekusi, hingga pemantauan program secara menyeluruh.

“E-Berani Tampak menjadi salah satu upaya untuk memperkuat sinkronisasi data, sehingga program perumahan dapat direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan kondisi serta kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.

Melalui terobosan teknologi tersebut, alokasi penerima manfaat bisa langsung dibedah berbasis Nomor Kartu Keluarga (KK), zonasi domisili, hingga tingkatan desil kesejahteraan warga secara transparan. Akris optimistis digitalisasi data ini mampu mempercepat pemenuhan rumah layak huni dan menjamin tiap unit bantuan mendarat tepat di tangan masyarakat yang paling membutuhkan.

Sumber: