BRIN dan Pemkot Palu Kaji Dampak Pemenuhan HAM dalam Penanganan HIV/AIDS

Palu, Disway.id - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu untuk merancang penelitian Human Rights Impact Assessment (HRIA). Studi ini ditujukan guna mengukur sejauh mana pemenuhan hak asasi manusia berpengaruh terhadap upaya penanggulangan HIV/AIDS di wilayah tersebut.

"Kami bersama organisasi Indonesia AIDS Coalition (IAC) ingin mengetahui seberapa besar dampak pemenuhan HAM dalam penanganan HIV/AIDS di Kota Palu," kata Peneliti Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas BRIN Fatwa Nurul Hakim saat melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat Daerah Kota Palu dilansir Antara, Rabu (29/7/2026).

Langkah awal ini berfokus pada penyelarasan skema sebelum tim turun langsung mengumpulkan data di lapangan. Temuan riset ini ditargetkan mampu melahirkan rekomendasi strategis demi memperkuat mutu layanan kesehatan sekaligus mengikis stigma serta perilaku diskriminatif terhadap kelompok terdampak.

Fokus Pengamatan dan Persiapan Tim Peneliti

Melalui pendekatan HRIA, tim peneliti memetakan sejumlah indikator krusial, antara lain:

• Aksesibilitas: Kemudahan masyarakat dalam menjangkau fasilitas penanganan HIV/AIDS.
• Kualitas & Akuntabilitas: Mutu serta keandalan tata kelola pelayanan publik di sektor terkait.
• Pemenuhan Hak: Identifikasi tantangan yang masih dihadapi oleh kelompok rentan atau terdampak.

"Penelitian HRIA merupakan kolaborasi antara BRIN dan Indonesia AIDS Coalition dengan dukungan Yayasan Apik," ujarnya.

Sebagai persiapan, seluruh peneliti telah dibekali pemahaman komprehensif mengenai dimensi sosial, kesehatan, dan HAM terkait HIV/AIDS lewat pendampingan dari Indonesia AIDS Coalition.

"Seluruh tim telah mengikuti lokakarya berlangsung di Jakarta sejak awal 2026,sebagai bagian dari penyamaan persepsi dan penyusunan metodologi penelitian," ucapnya.

Dukungan Pemkot Palu untuk Kebijakan Berbasis Data

Pemerintah Daerah menyambut baik inisiatif ilmiah ini. Keterlibatan lembaga riset dan organisasi sipil dinilai sangat krusial agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar berpijak pada data faktual di lapangan.

"Pemkot Palu membuka ruang pelaksanaan penelitian tersebut, dan hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyempurnaan program penanggulangan HIV/AIDS di daerah," katanya.

Pemerintah Kota Palu optimistis bahwa rekomendasi hasil riset ini kelak mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, menjamin perlindungan hak masyarakat, dan mengeliminasi stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHIV) secara berkelanjutan.

Sumber: