Dokumen Hilang Terimbas Gempa NTT? Pemerintah Terbitkan Belasan Ribu Berkas Kependudukan Gratis

Jakarta, Disway.id - Upaya pemulihan pascabencana terus digencarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri. Hingga Sabtu (29/8/2026), sebanyak 11.225 dokumen adminduk milik masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil dicetak ulang melalui sistem pelayanan jemput bola di tujuh kabupaten.

Langkah percepatan ini dinilai sangat vital oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi demi menjamin masyarakat yang terdampak tetap memperoleh hak dasar mereka tanpa hambatan birokrasi.

"Dokumen kependudukan seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga sering kali hilang atau rusak tertimbun bangunan saat bencana terjadi. Padahal, berkas tersebut merupakan kunci utama bagi warga untuk mengakses bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi pemukiman. Negara hadir langsung ke posko pengungsian agar urusan adminduk warga bisa selesai di tempat tanpa pungutan biaya," ujar Teguh dikutip dalam keterangannya, Selasa (1/9/2026).

Guncangan gempa bermagnitudo 7,7 yang berpusat di Nagekeo pada 15 Agustus 2026 lalu membawa dampak serius bagi kawasan Pulau Flores, dengan rincian korban menembus 100 jiwa meninggal, 1.603 korban luka-luka, serta memaksa lebih dari 180 ribu warga mengungsi.

Menanggapi situasi kritis tersebut, Tim Tanggap Darurat Ditjen Dukcapil langsung dikerahkan ke lokasi bencana sejak 24 Agustus 2026. Bekerja sama dengan dinas lokal, pencetakan berkas berhasil direalisasikan hanya dalam rentang dua hari operasional.

Cakupan wilayah pelayanan menjangkau Kabupaten Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, Ende, Sikka, hingga Manggarai Barat. Skema pergerakan tim di lapangan disesuaikan secara dinamis mengikuti kondisi medan serta persebaran pengungsi.

"Setiap tim lapangan dibekali perangkat perekaman dan pencetakan portabel, pasokan blangko KTP-el, hingga jaringan internet satelit. Kami tidak membuka layanan statis menunggu masyarakat datang, melainkan menyisir posko-posko pengungsian dan desa terdampak agar pencetakan KTP elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, maupun dokumen kependudukan lainnya bisa langsung diserahkan kepada pemohon," kata Teguh.

Strategi aktif ini menjadi solusi efektif di tengah rusaknya infrastruktur kantor pelayanan daerah. Tanpa dipungut biaya sepeser pun, warga tak perlu repot mendatangi kantor dinas. Dokumen pengganti yang diterbitkan dapat langsung dipakai untuk pencairan bantuan sosial, pengurusan fasilitas medis, pendaftaran sekolah anak, hingga pengajuan rehabilitasi hunian.

Sumber: