Atasi Masalah QR Code Solar, Gubernur Sulteng Ambil Langkah Cepat
Gubernur Sulteng Anwar Hafid.-Foto: sultengprov.go.id-
Palu, Disway.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) bergerak cepat mengantisipasi berbagai kendala dalam layanan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis solar. Langkah ini diambil guna menjamin kelancaran sektor transportasi serta mobilitas distribusi barang di daerah.
“Kita ingin memastikan pelayanan BBM, khususnya BBM bersubsidi, berjalan lancar dan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha transportasi. Ini juga bagian dari upaya kita menjalankan Program Berani Lancar di sektor transportasi,” kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid dilansir dari Antara, Rabu(16/9/2026).
Fokus utama penanganan ini adalah mengatasi persoalan teknis penggunaan barcode/QR code bagi angkutan kontainer di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Isu tersebut mencuat sebagai tindak lanjut aksi demonstrasi Serikat Buruh Transportasi Container (SBTC) Sulteng serta langkah preventif agar antrean panjang kendaraan tidak merembet seperti yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.
Solusi Teknis dan Permohonan Diskresi ke BPH Migas
Permasalahan krusial yang kerap dikeluhkan pengemudi adalah gagalnya pemindaian QR code ketika truk sudah berada persis di depan nozzle, setelah menghabiskan waktu berjam-jam mengantre.
Sebagai solusi konkret, Pemprov Sulteng bersama PT Pertamina, Hiswana Migas Sulawesi Tengah, Ditlantas Polda Sulteng, serta instansi terkait telah merumuskan sejumlah langkah penanganan dalam rapat koordinasi:
- Penerjunan Petugas Khusus: Pertamina dan Hiswana Migas sepakat menugaskan pegawai khusus di SPBU untuk mendampingi penggunaan barcode/QR code.
- Pengecekan Mobile: Diterjunkannya petugas secara mobile guna memeriksa kendaraan yang sedang mengantre lebih awal, sehingga kendala sistem dapat dideteksi sebelum truk mencapai titik pengisian.
- Pengajuan Diskresi Kebijakan: Pemprov Sulteng berencana menyurati Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk meminta diskresi bagi pengelola SPBU tatkala menghadapi kendala teknis sistem di luar kendali masyarakat.
Di samping itu, Gubernur Anwar Hafid turut mengimbau pihak Pertamina dan Hiswana Migas untuk menggencarkan sosialisasi agar masyarakat bijak membeli BBM sesuai kebutuhan serta menghindari aksi panic buying.
“Yang paling penting, distribusi BBM lancar, transportasi lancar, dan aktivitas ekonomi masyarakat juga tetap berjalan,” pungkasnya.
Sumber: