Kebijakan Iklim RI Perlu Perkuat Adaptasi dan Biodiversitas

Jakarta, Disway.id - Yayasan KEHATI mendorong agar kebijakan perubahan iklim di Indonesia tidak hanya mengejar target penurunan emisi. Perlindungan keanekaragaman hayati dan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan terdampak krisis iklim, dinilai perlu menjadi bagian penting dalam kebijakan tersebut.

Pandangan itu tertuang dalam policy brief berjudul “Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati dan Masyarakat: Telaah Kritis dan Rekomendasi atas Fokus Kebijakan Iklim di Indonesia”. Kajian tersebut disusun KEHATI bersama peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Pusat Analisis Sosial AKATIGA.

Direktur Program Yayasan KEHATI Rony Megawanto mengatakan regulasi perubahan iklim perlu menempatkan mitigasi dan adaptasi secara berimbang.

"RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini mesti bisa menjaga keseimbangan antara upaya mitigasi dan adaptasi. Selama ini strategi adaptasi kita masih fokus pada mengurangi risiko perubahan iklim. Padahal ada strategi lain yang perlu diarusutamakan dalam upaya adaptasi, yaitu memanfaatkan peluang dari terjadinya perubahan iklim," katanya, Sabtu (19/9/2026).

Menurut Rony, perubahan iklim telah memunculkan beragam persoalan, mulai dari kenaikan muka air laut, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir hingga ancaman terhadap keanekaragaman hayati.

Dampaknya, kata dia, berpotensi lebih berat dirasakan kelompok seperti masyarakat adat, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya.

"Kondisi itu disebut menunjukkan adanya persoalan keadilan iklim. Kelompok masyarakat yang kontribusinya terhadap emisi karbon relatif kecil justru dapat menghadapi dampak yang lebih besar akibat perubahan iklim," katanya.

KEHATI juga menyoroti keterkaitan erat antara perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Ekosistem dan keanekaragaman hayati memiliki peran dalam menyerap karbon, sementara perubahan iklim dapat mempercepat kerusakan ekosistem hingga meningkatkan risiko kepunahan berbagai spesies.

Kerusakan ekosistem tersebut pada akhirnya dapat memperbesar dampak krisis iklim sekaligus memengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Dalam kajiannya, KEHATI mengidentifikasi empat kesenjangan utama dalam kebijakan iklim nasional.

Pertama, fragmentasi tata kelola perubahan iklim. Perhatian terhadap isu perubahan iklim dinilai belum merata di seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta masyarakat adat dinilai perlu diperkuat.

"Kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat adat dinilai perlu diperkuat," ujarnya.

Kedua, persoalan prioritas dan kesinambungan kebijakan. KEHATI menilai kebijakan iklim masih lebih banyak berfokus pada mitigasi, sedangkan kebutuhan adaptasi bagi masyarakat rentan, kawasan pesisir, dan pertanian lahan kering belum memperoleh perhatian maupun pendanaan yang sebanding.

Banjir, kekeringan, perubahan musim tanam hingga intrusi air laut disebut telah memberikan dampak sosial dan ekonomi. Rony juga menyoroti penerapan climate budget tagging yang dinilai masih lebih berorientasi pada program mitigasi.

Sumber: