209 Hektare Lahan Gambut Masih Terbakar, Pemerintah Perkuat Operasi Karhutla

Jakarta, Disway.id - Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas. Hingga 22 September 2026, masih terdapat 209,78 hektare (ha) lahan gambut yang perlu dipadamkan.

Keenam provinsi tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan perkembangan penanganan karhutla tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang digelar secara hybrid di Istana Merdeka, Rabu (23/9).

Suharyanto menjelaskan, dari total target penanganan seluas 1.212,52 ha, pemerintah telah berhasil memadamkan kebakaran di area seluas 1.002,74 ha.

Dengan demikian, tersisa 209,78 ha lahan gambut yang masih terbakar dan menjadi fokus penanganan pemerintah.

Meski luasan area terbakar telah berkurang, pemerintah tetap meningkatkan operasi pemadaman sekaligus mengantisipasi munculnya titik api baru.

"Ini kami ikuti terus hari per hari, sehingga kami upayakan setiap hari yang dipadamkan itu besar," jelas Suharyanto.

Menurut Suharyanto, operasi pemadaman dari darat masih menjadi strategi utama. Upaya tersebut diperkuat dengan operasi udara dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Namun, pelaksanaan OMC masih menghadapi kendala di sejumlah wilayah, terutama Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Asap tebal membuat aktivitas penerbangan terganggu sehingga berdampak pada pelaksanaan OMC, operasi water bombing, hingga penerbangan komersial.

Pemerintah, kata Suharyanto, akan tetap menjalankan rangkaian operasi tersebut hingga kondisi memungkinkan dan musim hujan alami tiba.

"Kami akan terus melaksanakan kegiatan dengan maksimal, dan kondisi tersebut kami yakinkan akan berakhir paling cepat pertengahan Oktober 2026, dan paling lambat minggu ke-tiga November 2026," tambah dia.

Dalam rapat tersebut, Prabowo meminta penanganan karhutla terus diperkuat. Upaya itu mencakup peningkatan operasi darat, optimalisasi operasi udara, serta pelaksanaan OMC dengan menyesuaikan kondisi di lapangan.

Presiden juga meminta jajaran terkait menyiapkan alternatif penggunaan pesawat dengan kapasitas water bombing yang lebih besar untuk mempercepat proses pemadaman, khususnya di wilayah yang masih membutuhkan dukungan dari udara.

“Presiden juga meminta disiapkan opsi penggunaan pesawat dengan kapasitas water bombing yang lebih besar untuk mempercepat pemadaman,” jelas Sekretariat Kabinet RI melalui akun Instagram resminya, @sekretariat.kabinet.

Sumber: