Prabowo Akan Tambah Polisi Hutan Jadi 70 Ribu Personel

Jakarta, Disway.id - Presiden RI Prabowo Subianto berencana meningkatkan jumlah polisi hutan secara bertahap hingga mencapai 70.000 personel. Penambahan tersebut ditujukan untuk memperkuat pengawasan kawasan hutan, termasuk mencegah penjarahan liar dan pembakaran hutan.

Prabowo menilai jumlah polisi hutan saat ini masih jauh dari kebutuhan untuk mengawasi kawasan hutan Indonesia yang mencapai puluhan juta hektare.

“Menjaga puluhan juta (hektare) hanya ada 4.500 polisi hutan. Bagaimana terhadap penjaran liar, bagaimana mereka yang membakar hutan, kita terus akan memperbaiki,” ujar Prabowo dalam acara penyerahan hasil penertiban Satgas PKH di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Menurut Prabowo, penambahan personel akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara. Untuk tahap awal, jumlah polisi hutan diperkirakan meningkat menjadi sekitar 21.000 personel pada 2027.

Dengan skema tersebut, pemerintah memperkirakan kebutuhan hingga 70.000 polisi hutan dapat dipenuhi dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun.

“Saya telah mengajukan APBN, kalau tidak salah tambahan 4.500 polisi hutan menjadi 70.000 polisi hutan,” ucap dia.

Prabowo mengatakan peningkatan jumlah personel juga diperlukan di sektor lain yang berkaitan dengan pengawasan dan pelayanan negara. Ia mencontohkan keterbatasan petugas serta fasilitas pendukung di sejumlah lokasi strategis seperti pelabuhan dan lapangan terbang.

Pemerintah, kata dia, menyadari masih adanya keterbatasan tersebut dan berkomitmen melakukan perbaikan secara bertahap sesuai kemampuan negara.

“Kita memahami kondisi itu. Karena itu, kita akan terus mengejar dan memperbaikinya,” tegasnya.

Prabowo juga menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia dapat memperkuat kapasitas nasional dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Di tengah perlawanan dan tantangan yang kita hadapi, percayalah, NKRI kuat. Percayalah bahwa kita nanti akan unggul, dan itu tidak lama lagi,” katanya.

Ia menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk kepentingan bangsa dan masyarakat. Para menteri serta kepala badan diminta mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap rakyat, terutama kelompok masyarakat kecil.

“Kalau ada kebijakan yang harus kita ambil, tanya. Kebijakan ini menguntungkan bangsa, menguntungkan rakyat, terutama rakyat kecil,” tutup Prabowo.

Sumber: