Pemprov Sulteng Usulkan DAK untuk Renovasi Puskesmas Tua

Palu, Disway.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mendorong pemerintah pusat agar Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dimanfaatkan untuk merenovasi puskesmas yang sudah berusia puluhan tahun. Usulan tersebut disampaikan sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A Lamadjido mengatakan, sejumlah puskesmas di wilayahnya memerlukan perbaikan agar kondisi bangunan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

“Kami ingin DAK ke depan dapat mengakomodasi kebutuhan renovasi puskesmas, karena sebagian bangunan sudah berusia puluhan tahun dan membutuhkan perbaikan,” kata Reny di Palu, dilansir Antara, Jumat (9/10/2026).

Ia menjelaskan, Sulawesi Tengah memiliki sekitar 220 puskesmas. Sebagian fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut telah berdiri sejak lama sehingga membutuhkan renovasi untuk menunjang pelayanan yang lebih optimal.

Usulan itu disampaikan Reny saat menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kota Palu. Dalam pertemuan tersebut, ia juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat fasilitas kesehatan, mengatasi ketimpangan distribusi dokter spesialis, serta mempercepat penanganan stunting.

Selain perbaikan puskesmas, Pemprov Sulteng menaruh perhatian pada peningkatan fasilitas rumah sakit. Salah satu fokusnya ialah pemenuhan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) serta pengembangan layanan prioritas kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi di RSUD Undata.

Reny turut menyoroti keterbatasan jumlah dan persebaran dokter spesialis yang belum merata di Sulawesi Tengah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah provinsi telah mengupayakan pendidikan dokter spesialis dengan dukungan Kementerian Kesehatan dan program Berani Cerdas.

Saat ini, program pendidikan spesialis untuk bidang penyakit dalam dan bedah telah menerima empat peserta. Program tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga medis spesialis di daerah.

Dalam upaya menekan angka stunting, Reny juga mengusulkan optimalisasi aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memantau pertumbuhan anak secara berkala setiap bulan.

Menurutnya, pemantauan yang berkesinambungan perlu diiringi dengan penguatan peran kader posyandu agar intervensi gizi dapat dilakukan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan anak.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Gigi Puti Sari mengatakan, kunjungan kerja reses tersebut bertujuan menyerap aspirasi pemerintah daerah sekaligus mengawasi pelaksanaan program pemerintah di sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

Komisi IX DPR RI juga mendorong peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, pemerataan tenaga medis, serta perluasan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat dan pekerja di Sulawesi Tengah.

 

Sumber: