Bakom RI: Kolaborasi Lintas Kementerian Penting untuk Pemerataan Pendidikan

Jakarta, Disway.id - Pemerataan pendidikan di Indonesia tidak cukup dilakukan melalui program pembelajaran di sekolah. Pembangunan infrastruktur pendukung, perluasan akses pendidikan hingga wilayah terpencil, serta peningkatan kesejahteraan guru juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan layanan pendidikan yang merata.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengatakan pembangunan pendidikan membutuhkan dukungan berbagai pihak. Upaya tersebut mencakup peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan peran guru, hingga penyediaan infrastruktur yang memudahkan anak-anak menjangkau sekolah.

Menurut Syahganda, berbagai langkah pemerintah di sektor pendidikan perlu disampaikan secara lebih utuh kepada masyarakat. Pasalnya, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh program yang berlangsung di ruang kelas, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengatasi kendala akses yang dihadapi masyarakat.

“Pemerintah sudah bekerja keras, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi berbagai upaya tersebut belum terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat,” ujar Syahganda saat mengunjungi Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Selasa (27/10/2026).

Ia menilai, upaya memperluas akses pembelajaran hingga ke desa-desa menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan pendidikan.

Program digitalisasi pendidikan dan penguatan peran guru turut mendukung upaya tersebut. Dengan demikian, layanan pendidikan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat perkotaan.

Infrastruktur Bantu Anak di Daerah Terpencil Mengakses Sekolah

Syahganda menegaskan, pemerataan pendidikan juga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang menyulitkan mobilitas masyarakat.

Ia mencontohkan pembangunan jembatan yang menghubungkan desa-desa terpencil yang sebelumnya terpisah oleh sungai. Infrastruktur tersebut dapat mempermudah mobilitas warga, termasuk anak-anak yang harus menempuh perjalanan untuk bersekolah.

“Sebagai contoh, pembangunan jembatan-jembatan yang menghubungkan desa-desa terpencil yang sebelumnya terpisah oleh sungai. Dengan adanya jembatan tersebut, masyarakat, khususnya anak-anak, kini dapat bersekolah dengan lebih mudah,” katanya.

Menurut Syahganda, pembangunan infrastruktur pendukung pendidikan memerlukan kolaborasi lintas kementerian. Penyediaan sarana dan prasarana harus berjalan seiring dengan kebijakan peningkatan kualitas pembelajaran agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Pendekatan tersebut menempatkan pembangunan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama. Kementerian yang menangani sektor pendidikan berperan memperkuat sistem pembelajaran dan kualitas guru, sedangkan pembangunan infrastruktur membantu mengatasi hambatan akses yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui kegiatan belajar-mengajar.

Syahganda Soroti Kesejahteraan Guru

Selain persoalan akses, Syahganda menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru. Menurutnya, pemberian tunjangan dan berbagai bentuk bantuan merupakan bagian dari dukungan untuk memperkuat sektor pendidikan.

Sumber: