Pemkab Sigi Perkuat Sinergi OPD dan Desa untuk Tekan Angka Stunting

Sigi, Disway.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), terus mengintensifkan upaya penurunan angka stunting melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Langkah tersebut dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah (OPD), disertai pembenahan sinkronisasi data dan evaluasi penggunaan anggaran.

Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, mengatakan keterpaduan antara perencanaan anggaran dan kondisi faktual di lapangan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program penanganan stunting.

Ia meminta seluruh kepala OPD terkait memastikan alokasi dana yang disiapkan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kasus stunting di wilayah masing-masing.

"Untuk anggaran stunting bisa menjadi bahan evaluasi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) yang selanjutnya bisa dilaporkan secara berkala kepada pemerintah provinsi mengenai besaran anggaran dari tahun ke tahun," kata Samuel di Bora, dilansir dari Antara, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, keberhasilan menekan angka stunting tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga pemerintah kabupaten agar program penanganan berjalan secara terarah.

Samuel berharap perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan memiliki kesesuaian dengan data yang tersedia sehingga anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara tepat sasaran.

"Harapannya penanganan stunting di Kabupaten Sigi bisa sesuai antara data stunting dengan anggaran kita," katanya.

Selain sinkronisasi anggaran, ia juga meminta OPD yang memiliki keterkaitan dengan program penurunan stunting melakukan pemutakhiran data secara rutin setiap tiga bulan.

Pembaruan tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program sekaligus bahan pemantauan dan evaluasi yang nantinya disampaikan kepada pimpinan daerah.

"Jadi setiap tiga bulan OPD sudah membuat perencanaan penanggulangan stunting dan hasilnya untuk dilaporkan kepada pimpinan daerah, termasuk camat, dibantu Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga setempat," tuturnya.

Upaya penguatan koordinasi tersebut dilakukan di tengah perkembangan angka stunting di Kabupaten Sigi yang menunjukkan penurunan. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan setempat, prevalensi stunting pada 2025 tercatat sebesar 11,55 persen, jauh lebih rendah dibandingkan angka sebelumnya yang mencapai 33 persen.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi mencatat kebutuhan anggaran untuk mendukung program penanganan stunting sepanjang 2026 mencapai Rp700 juta.

Pemkab Sigi berharap penguatan koordinasi, pembaruan data berkala, serta evaluasi anggaran dapat membuat program penurunan stunting berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat.

Sumber: