Pemprov Sulteng Perkuat Birokrasi Profesional Lewat Manajemen Talenta ASN di BKN

Pemprov Sulteng Perkuat Birokrasi Profesional Lewat Manajemen Talenta ASN di BKN

Pemprov Sulteng terus mematangkan reformasi birokrasi dengan mempertegas penerapan manajemen talenta bagi ASN. -Foto: pemprovsulteng-

Palu, Disway.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) terus mematangkan reformasi birokrasi dengan mempertegas penerapan manajemen talenta bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan pengelolaan sumber daya manusia ini dirancang dengan bertumpu pada penilaian kompetensi, rekam jejak kinerja, serta integritas pegawai.

Komitmen tersebut dipaparkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dalam agenda ekspose pembangunan manajemen talenta instansi pemerintah daerah di Ruang Data, Gedung I Lantai 2, Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Jakarta, berapa waktu lalu.

Dalam lawatan kerja itu, Gubernur Anwar Hafid hadir bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah, Sitti Asma Ul Husna Syah, beserta jajaran. Forum pembahasan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, didampingi pejabat terkait di lingkungan BKN.

Langkah strategis ini menjadi tonggak krusial bagi Pemprov Sulawesi Tengah untuk menghadirkan tata kelola kepegawaian yang jauh lebih terukur, objektif, akuntabel, dan berkelanjutan, khususnya dalam mencetak kader-kader pemimpin birokrasi yang mumpuni sesuai kebutuhan organisasi.

Anwar menggarisbawahi skema manajemen talenta wajib berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjamin pola karier pegawai bertumpu pada kapabilitas dan prestasi nyata, sekaligus memastikan penempatan posisi yang akurat.

“Manajemen talenta harus menjadi instrumen untuk memastikan setiap ASN memiliki kesempatan berkembang berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas. Kita ingin membangun birokrasi yang profesional, menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat, sehingga kinerja pemerintahan semakin efektif dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik," tutur Anwar dikutip dari laman resmi Pemprov Sulteng, Minggu (15/11/2026).

Sementara itu, pertemuan yang dipandu langsung oleh Kepala BKN RI Zudan Arif Fakrulloh tersebut menjadi ruang evaluasi dan sinkronisasi teknis guna mematangkan arsitektur manajemen talenta ASN di lingkup Pemprov Sulawesi Tengah.

Pada sesi pemaparan teknis, Kepala BKD Provinsi Sulawesi Tengah, Sitti Asma Ul Husna Syah, menerangkan bahwa pembangunan sistem talenta merupakan fondasi penting guna mendongkrak kapasitas aparatur demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lincah, adaptif, serta berorientasi pada capaian kerja.

Ia menambahkan, cakupan manajemen talenta tidak terbatas pada urusan pengisian kursi jabatan semata. Lebih dari itu, sistem ini merangkum tahapan identifikasi potensi, pemetaan profil, peningkatan kapasitas, hingga penyiapan kader suksesor berdasarkan rekam jejak dan kinerja.

Melalui pola terstruktur ini, jenjang karier setiap pegawai diharapkan dapat diproyeksikan secara lebih jelas sekaligus memperkokoh implementasi sistem merit. Dengan begitu, pengembangan diri pegawai berjalan selaras dengan kebutuhan perencanaan SDM pemerintah daerah yang terukur.

Merujuk pada paparan data kepegawaian dalam forum tersebut, total ASN yang bernaung di lingkungan Pemprov Sulawesi Tengah berjumlah 18.491 personel, yang terbagi atas 9.778 Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta 8.713 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Jika dirinci menurut klasifikasi jabatannya, tercatat sebanyak 783 ASN menduduki jabatan struktural, 11.549 ASN mengisi jabatan fungsional, dan 6.159 ASN bertugas sebagai pelaksana. Pemetaan demografi pegawai ini menjadi pijakan utama dalam merumuskan strategi pembinaan aparatur maupun penjaringan kandidat pemimpin masa depan.

Dengan mengoptimalkan instrumen manajemen talenta, Pemprov Sulawesi Tengah berkomitmen agar seluruh kebijakan promosi dan suksesi kepemimpinan didasarkan pada indikator yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Inisiatif ini juga menjadi bagian integral dari agenda transformasi birokrasi guna memantapkan kualitas kepemimpinan, memperkokoh kapasitas kelembagaan, serta mengakselerasi efektivitas roda pemerintahan.

Sumber: