Andalkan Inovasi Digital, Pemprov Sulteng Perkuat Transparansi Pelayanan Publik

Andalkan Inovasi Digital, Pemprov Sulteng Perkuat Transparansi Pelayanan Publik

KI Sulteng melakukan audiensi dengan Wagub Sulteng Reny A Lamadjido untuk menyampaikan laporan hasil Monev PPID Tahun 2025.-Foto: sultengprov.go.id-

Palu, Disway.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) memaparkan berbagai capaian dan inovasi dalam memperkuat keterbukaan informasi publik pada kegiatan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Agenda ini menjadi bagian dari evaluasi tingkat nasional untuk menilai sejauh mana badan publik di Indonesia menjalankan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, tampil menyampaikan paparan mengenai berbagai upaya pemerintah provinsi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka. Ia didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Wahyu Agus Pratama.

Reny menekankan bahwa keterbukaan informasi memiliki peran strategis dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, melibatkan partisipasi masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dengan mengangkat tema “Keterbukaan Informasi untuk Semua”, Pemprov Sulteng menjelaskan sejumlah kebijakan dan terobosan yang telah dijalankan untuk memperkuat penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Upaya tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Program Berani Berintegritas. Implementasinya mencakup pembaruan layanan publik, peningkatan kualitas pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pemanfaatan teknologi digital, hingga penguatan pemahaman masyarakat mengenai informasi publik.

Dalam pengelolaan informasi, Pemprov Sulteng mengembangkan sistem PPID dengan bertumpu pada lima aspek utama. Kelima aspek tersebut meliputi penguatan kelembagaan PPID, pemenuhan informasi yang wajib disediakan, pengembangan fasilitas pelayanan informasi, pengelolaan Daftar Informasi Publik beserta uji konsekuensi, serta pembinaan secara berkelanjutan terhadap PPID di seluruh organisasi perangkat daerah.

Tidak hanya melalui pembenahan kelembagaan, pemerintah provinsi juga menghadirkan sejumlah platform digital untuk memperluas ruang partisipasi masyarakat.

Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah Berani Samporoa, sebuah sistem pengaduan yang memberikan kemudahan bagi warga untuk menyampaikan laporan secara langsung sekaligus mengikuti perkembangan penanganannya secara transparan.

Hingga 2026, platform tersebut telah menampung sebanyak 4.618 pengaduan masyarakat. Dari jumlah itu, tingkat penyelesaian laporan tercatat mencapai 79 persen.

Di sektor kesehatan, Pemprov Sulteng mengandalkan program Berani Sehat melalui Sistem Elektronik Kesehatan Terintegrasi Sulawesi Tengah (SEHATI). Program ini dikembangkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Sementara pada bidang pendidikan, program Berani Cerdas menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam membantu pembiayaan pendidikan. Inisiatif tersebut ditujukan untuk membuka kesempatan belajar yang lebih merata sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Pemprov Sulteng juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kecakapan masyarakat dalam mengakses dan memilah informasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghadirkan portal Berani Literasi Informasi atau Klinik Hoaks.

Platform tersebut dimanfaatkan sebagai sarana pemeriksaan fakta, pelurusan informasi yang keliru, serta edukasi publik untuk menghadapi penyebaran berita bohong dan disinformasi di lingkungan digital.

Sumber: