Bupati Sigi Minta Kades Gali PADes dan Tingkatkan Kepatuhan Pembayaran PBB

Bupati Sigi Minta Kades Gali PADes dan Tingkatkan Kepatuhan Pembayaran PBB

Bupati Sigi, Moh Rizal Intjenae.-Foto: Antara-

Sigi, Disway.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah, mendorong seluruh kepala desa (kades) untuk lebih maksimal menggali potensi pendapatan asli desa (PADes). Selain itu, pemerintah desa diminta berperan aktif membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Bupati Sigi, Moh Rizal Intjenae, mengatakan pemerintah desa perlu mulai mengembangkan sumber pendapatan secara mandiri dan tidak terus mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Rizal, setiap desa memiliki potensi ekonomi dan aset yang dapat dikelola untuk menambah sumber pemasukan desa.

"Jadi ke depan memang setiap desa sudah harus menggali potensi sumber pendapatan asli desa (PADes) melalui pengelolaan aset desa, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, penguatan badan usaha milik desa serta potensi lainnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan," kata Rizal dikutip dari Antara, Sabtu, 21 November 2026.

Di samping mendorong kemandirian keuangan desa, Rizal juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung peningkatan realisasi pajak daerah.

Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih disiplin membayar kewajiban PBB-P2.

Ia menilai, koordinasi antara pemerintah desa dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sigi perlu diperkuat. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui pembaruan data wajib pajak dan objek pajak, penyebarluasan informasi perpajakan, serta upaya mendorong kepatuhan masyarakat.

"Harapannya kepala desa ini bisa menjadi penggerak sekaligus teladan dalam membangun kesadaran warga memenuhi kewajiban perpajakan," katanya.

Lebih lanjut, Rizal mengingatkan agar pemerintah desa senantiasa mengikutsertakan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Dengan demikian, program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat secara merata bagi seluruh warga.

"Tentunya pemerintah desa khususnya kades ini dapat menjadi contoh dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tertib administrasi dan kepatuhan terhadap hukum," pungkasnya.

Sumber: