19.716 Rumah Warga Parimo Tak Layak Huni, Bupati Bidik Bantuan Pusat
Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Erwin Burase.-Foto: ANTARA/Moh Ridwan-
Parigi Moutong, Disway.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terus berupaya mempercepat penanganan 19.716 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah daerah memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, mengatakan saat ini pihaknya tengah mempercepat proses verifikasi dan pemutakhiran data rumah warga yang membutuhkan bantuan rehabilitasi.
"Kami sedang melakukan percepatan validasi data dan sinergitas program bantuan pusat maupun provinsi untuk mengintervensi belasan ribu rumah yang belum tertangani," terang Erwin melalui keterangan tertulis yang diterima di Palu, dilansir Antara, Sabtu, 21 November 2026.
Ia menjelaskan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) terus melakukan pendataan terhadap calon penerima bantuan. Proses tersebut mencakup pembaruan identitas dan alamat warga hingga pemeriksaan langsung terhadap kondisi bangunan.
Langkah verifikasi ini diperlukan agar bantuan rehabilitasi dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan sesuai tingkat kerusakan dan kelayakan rumah.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Parigi Moutong berupaya mengintegrasikan berbagai program bantuan lintas pemerintahan. Di antaranya program prioritas nasional Asta Cita pembangunan 3 juta rumah, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta program Berani Sejahtera yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Erwin mengungkapkan, pemerintah daerah juga telah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membahas kebutuhan pembangunan infrastruktur, termasuk penanganan ribuan rumah tidak layak huni di Parigi Moutong.
"Kami telah menemui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) membahas berbagai permasalahan pembangunan infrastruktur daerah, termasuk RTLH," katanya.
Menurut Erwin, program rehabilitasi rumah tidak layak huni memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan sekadar memperbaiki bangunan. Intervensi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan sekaligus menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia mencontohkan, rumah yang sebelumnya belum memiliki fasilitas jamban dan sanitasi layak dapat dilengkapi melalui program bantuan pemerintah.
"Mungkin dulunya rumah mereka belum memiliki jamban dan sanitasi, melalui intervensi pemerintah dibangunkan fasilitas lengkap dengan sanitasi, supaya kualitas hidup masyarakat lebih baik," ujarnya.
Pada akhir 2026, Kabupaten Parigi Moutong telah mendapatkan alokasi bantuan rehabilitasi sebanyak sekitar 606 unit rumah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski demikian, jumlah tersebut masih jauh dari total kebutuhan yang mencapai 19.716 unit. Karena itu, Pemkab Parigi Moutong berharap pemerintah pusat dapat memberikan tambahan kuota bantuan pada 2027 mendatang.
Harapan tersebut juga didasari kondisi kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas sehingga diperlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi untuk mempercepat penyelesaian persoalan perumahan masyarakat.
Sumber: