Palu, Disway.id - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Novalina menjelaskan terkait dinamika keterwakilan perempuan dalam proses seleksi yang tengah berlangsung di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng).
Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa Pemprov Sulteng menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender, sekaligus memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan secara terbuka, objektif, dan tanpa diskriminasi.
“Seleksi ini dirancang untuk memberikan ruang yang sama bagi seluruh ASN, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada satu pun ketentuan yang membatasi berdasarkan gender. Siapa pun yang memenuhi kualifikasi, memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi,” katanya dikutip, Minggu (29/3/2026).
Menurutnya, keterwakilan perempuan dalam birokrasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan afirmatif, tetapi juga sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kesiapan individu untuk mengambil peran strategis.
Menanggapi isu minimnya keterlibatan perempuan dalam hasil seleksi administrasi, Novalina memaparkan bahwa dari total 85 peserta yang lolos, sebanyak 19 orang atau sekitar 22 persen merupakan perempuan.
“Faktanya, angka ini menunjukkan bahwa ruang sudah terbuka. Kami sangat mengapresiasi keberanian dan dedikasi 19 ASN perempuan yang telah ikut berkompetisi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa panitia seleksi tidak dapat memaksakan persentase tertentu apabila jumlah pendaftar perempuan sejak awal memang terbatas.
Lebih lanjut, Novalina menekankan bahwa meskipun keterwakilan perempuan penting, Pansel tetap mengutamakan kualitas dan kompetensi secara menyeluruh. Hal ini karena pejabat yang terpilih nantinya akan memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan kebijakan serta pelayanan publik di Sulawesi Tengah.
“Kami tidak hanya mencari pengisi jabatan, tapi mencari pemimpin yang kompeten. Pemenuhan keterwakilan 30% tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan standar kualitas kepemimpinan. Ke depan, tantangan birokrasi semakin kompleks, sehingga kapasitas dan kapabilitas menjadi tolok ukur utama yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Sebagai perempuan yang menduduki jabatan tertinggi di birokrasi provinsi, ia juga menepis anggapan adanya diskriminasi gender dalam proses seleksi. Menurutnya, kehadirannya sebagai Ketua Pansel justru menjadi bukti bahwa pemerintah daerah memberikan ruang luas bagi perempuan di posisi strategis.
“Kesempatan itu nyata. Tinggal bagaimana kita mendorong lebih banyak kader terbaik untuk berani tampil dan berkompetisi,” pungkasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa proses seleksi masih berlangsung dan saat ini memasuki tahapan uji publik. Seluruh masukan dari masyarakat akan dihimpun sebagai bahan pertimbangan bagi gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menentukan kandidat terbaik untuk kemajuan Sulawesi Tengah.