Palu, Disway.id – Kebahagiaan terpancar dari lima Anak Binaan di Sulawesi Tengah usai menerima Pengurangan Masa Pembinaan (PMP) dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026. Penyerahan berkas PMP ini diserahkan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tengah, Herman Mulawarman, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu pada Kamis (23/7/2026).
Herman menegaskan, pemberian PMP bukan sekadar seremonial potong masa pidana, melainkan apresiasi dari negara atas komitmen dan kesungguhan anak binaan dalam memperbaiki diri. Momentum peringatan HAN Ke-42 bertajuk "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan" ini memunculkan pesan kuat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab kolektif.
"PMP diberikan kepada Anak Binaan yang telah memenuhi ketentuan, salah satunya masih berusia di bawah 18 tahun serta menunjukkan perilaku baik dan aktif mengikuti program pembinaan. Ini menjadi bentuk apresiasi negara sekaligus motivasi agar mereka terus memperbaiki diri dan menyiapkan masa depan yang lebih baik," ujar Herman saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.
Besaran pengurangan masa pembinaan yang disalurkan bervariasi antara satu hingga dua bulan berdasarkan penilaian performa anak binaan. Herman kembali menggarisbawahi bahwa pola pembinaan di LPKA pada dasarnya berfokus pada rehabilitasi moral, pemenuhan pendidikan, serta pengasahan keterampilan fisik.
Ia mengingatkan, seluruh stakeholder harus memegang teguh lima pilar HAN—yakni ramah anak, desentralisasi, apresiatif, partisipatif-kolaboratif, dan berdampak nyata.
"Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan wajah Indonesia pada masa depan. Karena itu, seluruh elemen harus hadir melalui Gerakan Bersama Lindungi Anak (BERLIAN), memastikan setiap anak memperoleh haknya tanpa diskriminasi, termasuk Anak Binaan yang sedang mempersiapkan diri kembali ke masyarakat," tegas Kakanwil.
Herman menyerukan sinergi kuat dari pemerintah daerah, jajaran penegak hukum, dunia pendidikan, entitas bisnis, hingga lingkungan keluarga demi membangun ekosistem pendukung bagi anak-anak.
"Tugas kita adalah memberikan kesempatan kedua melalui pendidikan, pembinaan, dan pendampingan agar mereka kembali menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan siap berkontribusi bagi Indonesia Emas 2045," ujar Herman.
Penyerahan Ijazah Hingga Bantuan Fasilitas
Selain penyerahan PMP, acara tersebut dirangkaikan dengan momen pembagian ijazah pendidikan kesetaraan bagi empat Anak Binaan (satu ijazah Paket A dan tiga ijazah Paket B). Agenda disempurnakan dengan penandatanganan kerja sama mitra, penyaluran bansos bagi keluarga anak binaan, serta dukungan dari Pemkot Palu berupa sarana sumur bor dan jaringan Wi-Fi.
"Pendidikan adalah investasi terbaik bagi masa depan anak. Karena itu, kami terus memastikan hak pendidikan Anak Binaan terpenuhi agar mereka memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk melanjutkan kehidupan setelah selesai menjalani pembinaan," jelas Herman.
Wakil dari Wali Kota Palu, yakni Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Nathan Pagasongan, turut melontarkan apresiasi tinggi atas konsistensi Ditjenpas yang mengedepankan asas perlindungan dan pemulihan anak.
"Pemerintah Kota Palu mendukung penuh upaya pembinaan yang dilakukan LPKA. Anak-anak ini harus diberi kesempatan untuk bangkit, berkembang, dan kembali menjadi masyarakat produktif," ungkap Nathan.
Kepala LPKA Palu, Welli, menyebut momen tahunan ini sebagai pemicu untuk terus menggenjot standar layanan pembinaan yang humanis serta edukatif.
"Peringatan HAN bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi pengingat bahwa setiap Anak Binaan memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, pembinaan, dan kesempatan memperbaiki masa depan. Kami mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan seluruh mitra yang terus bersinergi mewujudkan pembinaan yang lebih optimal," ujarnya.