Jares juga mengingatkan bahaya ketika antrean BBM yang awalnya dianggap sebagai kondisi luar biasa justru berubah menjadi sesuatu yang dianggap normal.
“Kekhawatiran kami adalah sifat kita yang mudah memaklumi. Kalau setiap hari SPBU macet, awalnya kita ribut, tapi lama-kelamaan masyarakat memaklumi kondisi seperti ini. Ini yang bahaya,” katanya.
Dampak lainnya, kata dia, menyangkut waktu tunggu kapal. Keterlambatan truk membuat barang tidak bisa masuk ke pelabuhan sesuai rencana sehingga proses bongkar-muat dan keberangkatan kapal ikut terdampak.
“Dengan adanya keterlambatan truk logistik ini, waktu tunggu kapal menjadi semakin panjang. Inilah yang pada akhirnya membuat Pelabuhan Panjang mendapat preseden (citra) buruk untuk kegiatan ekspor-impor,” ujarnya.
Terkait dugaan adanya pihak yang bermain dalam distribusi BBM subsidi karena terdapat selisih harga yang besar dengan BBM nonsubsidi, Jares memilih tidak berspekulasi.
Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya dijawab langsung oleh Pertamina dan pemerintah melalui keterbukaan data dan penjelasan mengenai distribusi BBM.
“Kami tidak bisa menyimpulkan sesuatu yang masih abu-abu. Harapan kami, dengan keterbukaan, tentu akan ada solusi ke depannya,” kata Jares.
Bagi Kadin Lampung, persoalan BBM akhirnya bukan lagi sekadar tentang berapa panjang antrean di SPBU. Jika waktu tunggu terus berlangsung dan biaya logistik terus meningkat, efeknya dapat menjalar ke distribusi barang, pertanian, ekspor-impor hingga daya saing ekonomi Lampung.
Karena itu, Kadin mendorong persoalan tersebut tidak berhenti pada penambahan kuota, tetapi juga dibuka secara terang bagaimana BBM dialokasikan, didistribusikan hingga benar-benar diterima masyarakat dan pelaku usaha di tingkat bawah.