Palu, Disway.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengimbau para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palu, Sulawesi Tengah, untuk menjamin perlindungan kesehatan bagi para pekerja beserta keluarganya dengan mendaftarkan mereka dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Ketika pelaku usaha maupun pekerjanya mengalami sakit, dampaknya tidak hanya dirasakan secara pribadi dan keluarga, tetapi juga dapat memengaruhi produktivitas hingga keberlangsungan usaha," ujar Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto saat menggelar sosialisasi program JKN bersama asosiasi UMKM di Kota Palu, dilansir Antara, Senin (16/11/2026).
Akmal memaparkan bahwa status kepesertaan JKN yang aktif berfungsi sebagai perisai finansial terhadap risiko biaya pengobatan. Dengan demikian, pemilik usaha maupun karyawannya tidak terbebani pengeluaran mandiri yang besar ketika sewaktu-waktu memerlukan penanganan medis.
Sesuai regulasi perundang-undangan yang berlaku, setiap pemberi kerja—termasuk sektor UMKM yang menyerap tenaga kerja—memiliki keharusan untuk mendaftarkan diri dan seluruh karyawannya ke dalam Program JKN, sekaligus disiplin menunaikan pembayaran iurannya.
Aturan ini menegaskan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin hak dasar pekerja di bidang kesehatan. Oleh sebab itu, pelaku UMKM didorong untuk menyeimbangkan fokus antara ekspansi bisnis dengan pemenuhan jaminan kesejahteraan tenaga kerjanya.
"Kami mengedepankan pendekatan edukasi dan kolaborasi, termasuk memanfaatkan aplikasi Mobile JKN untuk mengakses informasi dan layanan administrasi kepesertaan," terangnya.
Berdasarkan catatan terbaru, angka kepesertaan aktif JKN di Provinsi Sulawesi Tengah telah menembus kisaran 3,01 juta jiwa, yang setara dengan tingkat cakupan aktif sebesar 91,25 persen dari total populasi penduduk setempat yang berjumlah sekitar 3,3 juta jiwa.
Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhiddin menyoroti urgensi perlindungan kesehatan bagi UMKM yang beroperasi di bidang kuliner dan jasaboga, mengingat kondisi kesehatan pekerja berkorelasi langsung dengan standar higienitas dan sanitasi pangan yang dihasilkan.
Imelda berpesan agar para pemilik usaha tidak sekadar memprioritaskan kesehatan pribadi, melainkan turut memastikan bahwa seluruh staf beserta keluarganya mendapatkan akses proteksi kesehatan yang setara.
"Harapannya UMKM fokus terhadap kesehatan diri, keluarga, dan pekerjanya. Manfaatkan BPJS Kesehatan, baik melalui bantuan pemerintah maupun secara mandiri," tuturnya.