Palu, Disway.id - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah, Wahyu Agus Pratama menekankan peran penting digitalisasi dalam administrasi pemerintahan desa. Menurutnya, digitalisasi merupakan upaya strategis dalam menciptakan budaya integritas serta mencegah praktik korupsi dari level akar rumput.
Hal tersebut disampaikan saat menjadi salah satu narasumber utama dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aparatur Pemerintah Desa yang ditujukan bagi calon desa percontohan anti korupsi. Bimtek tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Tengah.
Acara ini dihadiri pula oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Sulteng, Inspektur Inspektorat Provinsi, para penyuluh anti korupsi ahli muda, serta sejumlah kepala desa dari wilayah calon desa percontohan. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan memperkuat sistem pembinaan serta pengawasan terhadap kinerja aparatur di tingkat desa.
“Desa anti korupsi bukan semata tentang pengawasan, tapi bagaimana kita membangun budaya integritas dari bawah secara sistematis dan berkelanjutan,” ujarnya di hadapan peserta dikutip dari laman resmi Pemprov Sulteng, Jumat (1/8/2025).
Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan, digitalisasi desa bukan sekadar modernisasi teknologi semata, melainkan sebuah langkah konkrit untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan.
“Tujuan digitalisasi desa adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan, mempercepat pelaporan ke kecamatan dan kabupaten, serta memperluas akses data desa untuk perencanaan dan investasi,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan contoh nyata yakni Desa Toro di Kabupaten Sigi. Desa tersebut menjadi bukti bahwa keterbatasan infrastruktur tidak menghalangi kemajuan.
“Desa Toro telah membuktikan bahwa dengan semangat kolaborasi dan pemanfaatan teknologi, desa di daerah terpencil pun bisa menjadi pelopor. Mereka menjadi desa digital pertama dan percontohan Smart Village di Sulawesi Tengah,” katanya.
Diskominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah saat ini terus mendorong penerapan 18 indikator desa anti korupsi berbasis digital, sebagai bagian dari strategi integratif untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang unggul.
Kegiatan Bimtek ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi, guna mewujudkan desa-desa percontohan antikorupsi yang kompetitif di Sulawesi Tengah.