Gubernur Sulteng Desak Keadilan DBH Nikel dalam Forum DPRD Penghasil Nikel Indonesia

Palu, Disway.id - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian dana bagi hasil (DBH) nikel saat membuka Forum DPRD Penghasil Nikel Indonesia (FD-PNI) di Kantor DPRD Sulteng, Minggu, 7 Desember 2025. Dalam forum yang turut dihadiri Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, ia menyampaikan, daerah penghasil nikel masih menanggung dampak sosial dan lingkungan yang besar, sementara manfaat ekonomi yang diperoleh belum sebanding.

Anwar memaparkan bahwa pemasukan pajak dari industri smelter untuk pemerintah pusat mencapai Rp200–300 triliun per tahun, tetapi Sulteng hanya menerima Rp222 miliar. Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur porsi 16 persen untuk daerah.

“Kami tidak minta 16 persen. Kami hanya minta 1 persen saja dari Rp300 triliun itu. Kita bisa dapat Rp3 triliun per tahun,” ujarnya.

Anwar juga memberikan apresiasi kepada Ketua DPRD Sulteng, Mohammad Arus Abdul Karim, yang menggagas pembentukan forum tersebut. Ia menilai FD-PNI sebagai wadah strategis untuk memperkuat posisi daerah penghasil nikel dalam memperjuangkan skema DBH yang lebih adil.

Anwar menegaskan bahwa daerah tidak menolak hilirisasi, namun menginginkan manfaatnya ikut dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan.

FD-PNI dibentuk oleh lima DPRD provinsi penghasil nikel: Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya. 

Pertemuan tersebut juga dihadiri Forkopimda Sulteng, para kepala daerah, serta akademisi. Ketua DPRD Sulteng, Arus Abdul Karim, menjelaskan bahwa forum ini ditujukan untuk mengonsolidasikan langkah dalam mengawal kebijakan nasional terkait sektor nikel, mencakup isu DBH, lingkungan, hingga perlindungan masyarakat adat.

Deklarasi FD-PNI dibacakan oleh Ketua DPRD Maluku Utara sebagai tanda dimulainya kolaborasi antarprovinsi penghasil nikel. Forum ini akan menjadi tempat bertukar data, menyusun kajian, serta berbagi pengalaman agar perjuangan daerah lebih terarah.

Menutup sambutannya, Gubernur Anwar menegaskan bahwa tuntutan keadilan DBH merupakan upaya memperkuat pembangunan di daerah-daerah yang selama ini menopang industri nikel nasional. Ia berharap forum ini dapat melahirkan rekomendasi yang kuat serta membuka ruang dialog konstruktif dengan pemerintah pusat.

Sumber: