Tekan Angka Putus Sekolah, Pemkab Donggala Perluas Program Pendidikan Kesetaraan

Tekan Angka Putus Sekolah, Pemkab Donggala Perluas Program Pendidikan Kesetaraan

Bupati Donggala Vera Elena Laruni mendorong anak-anak yang tidak menuntaskan pendidikan formal untuk kembali belajar melalui Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Kesetaraan.-Foto: Antara-

Donggala, Disway.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala, Sulawesi Tengah, terus mendorong anak-anak yang tidak menuntaskan pendidikan formal untuk kembali belajar melalui Gerakan Wajib Belajar pendidikan Kesetaraan. Program ini mencakup seluruh jenjang, mulai dari setara SD, SMP, hingga SMA.

"Program gerakan wajib belajar pendidikan kesetaraan ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Donggala," kata Bupati Donggala Vera Elena Laruni dikutip dari Antara, Kamis (25/12/2025.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Donggala yang sebelumnya terhambat menyelesaikan pendidikan formal.

"Kami memberikan kemudahan agar setiap warga memiliki kesempatan yang setara untuk belajar, berkembang dan meningkatkan kualitas hidupnya di masa mendatang," ucapnya.

Vera menuturkan, gerakan wajib belajar pendidikan kesetaraan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, sekaligus menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia Donggala yang cerdas, berdaya saing, dan berkeadilan.

Menurutnya, pendidikan kesetaraan tidak boleh dipandang sebagai jalur pendidikan karena kegagalan, melainkan sebagai sistem pembelajaran yang adil dan kontekstual dengan kondisi sosial masyarakat.

"Jadi tidak semua warga bisa menempuh pendidikan secara tuntas sehingga program pendidikan kesetaraan hadir memberikan ruang, waktu, dan kesempatan kedua," sebutnya.

Lebih lanjut, Vera menjelaskan bahwa Paket A setara dengan pendidikan dasar, Paket B setara jenjang SMP, dan Paket C setara pendidikan SMA.

"Nantinya seluruh ijazah pendidikan kesetaraan ini diakui negara dan membuka peluang melanjutkan pendidikan, mengakses pelatihan kerja, hingga meningkatkan posisi tawar dalam kehidupan sosial dan ekonomi," kata dia.

Sumber: