Prabowo Sampaikan Duka atas Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon, Serukan Evaluasi Perlindungan Pasukan Perdamaian

Jakarta, Disway.id - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian di Lebanon United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Ia juga mengecam keras serangan yang dinilai mencederai upaya perdamaian internasional.

“Kami, saudara-saudara sebangsa dan setanah air mengecam keras setiap tindakan keji yang merusak perdamaian dan menyebabkan gugurnya para prajurit terbaik bangsa,” kata Prabowo dalam keterangannya, Minggu (5/4/2026).

Prabowo menegaskan bahwa negara akan senantiasa menghargai jasa para prajurit yang gugur, menjaga kehormatan mereka, serta memastikan pengorbanannya tidak dilupakan. Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk meneruskan semangat menjaga perdamaian.

“Mari kita lanjutkan semangat dan tekad untuk menjaga perdamaian, serta tidak memberi ruang bagi siapapun yang berusaha memecah belah kebersamaan dan kerukunan bangsa,” ujar Prabowo.

Adapun tiga prajurit yang gugur dalam tugas tersebut yakni almarhum Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar, almarhum Serka (Anm) Muhammad Nur Ichwan, dan almarhum Kopda (Anm) Farizal Rhomadon.

Pada Sabtu (4/4), Presiden turut menghadiri prosesi penyambutan jenazah secara kenegaraan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Dalam kesempatan itu, Prabowo memberikan penghormatan kepada para prajurit yang dimakamkan dalam peti berbalut bendera Merah Putih.

Dalam kurun waktu sepekan terakhir, tercatat tiga insiden serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian yang menyebabkan tiga prajurit TNI gugur serta delapan lainnya mengalami luka-luka.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Tetap di New York telah meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera menggelar rapat darurat.

“Kita mengutuk keras serangan terhadap penjaga perdamaian dan menuntut dilakukan investigasi menyeluruh,” kata Sugiono.

Ia menjelaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian memiliki mandat untuk menjaga stabilitas, bukan menjalankan operasi tempur. Oleh karena itu, Indonesia juga mendorong PBB untuk melakukan evaluasi terhadap sistem perlindungan bagi personel misi perdamaian.

“Kita meminta PBB untuk mengevaluasi keselamatan prajurit penjaga perdamaian, khususnya di UNIFIL,” ujar dia.

Sumber: