Anwar Hafid: Kolaborasi dengan Kementerian ESDM Kunci Atasi Tambang Ilegal dan Wujudkan Keadilan untuk Rakyat

Palu, Disway - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menegaskan pentingnya kerja sama erat antara Pemerintah Provinsi Sulteng dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menertibkan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) yang masih marak terjadi di wilayahnya.

Menurut Anwar, aktivitas tambang ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan masyarakat. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak anti terhadap kegiatan pertambangan, namun menuntut agar seluruh aktivitas tersebut berjalan secara tertib, transparan, dan berkeadilan.

“Aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) bukan hanya melanggar hukum, tapi juga seringkali membawa dampak sosial dan lingkungan yang merugikan masyarakat. Untuk itu, kolaborasi erat dengan Kementerian ESDM menjadi langkah penting agar seluruh aktivitas pertambangan di Sulawesi Tengah berjalan tertib, transparan, dan berkeadilan,” kata Anwar dikutip dari akun Instagramnya, Rabu (15/10/2025).

Anwar menegaskan, arah kebijakan pemerintah provinsi bukan untuk menolak investasi, melainkan memastikan seluruh kegiatan pertambangan membawa manfaat nyata bagi masyarakat sekitar tanpa merusak lingkungan.

“Tujuan kita jelas bukan anti tambang, tapi menegakkan aturan demi kepentingan rakyat. Harapan saya, investasi tetap bisa berjalan dan tentunya menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, tanpa merusak tanah tempat kita berpijak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Anwar juga mengungkapkan bahwa ia telah mengajukan usulan agar masyarakat sekitar tambang mendapatkan akses terhadap sebagian kecil lahan milik perusahaan tambang, seperti PT Citra Palu Minerals (CPM), untuk dijadikan sumber mata pencaharian.

“Pada kesempatan yang sama saya juga menyampaikan usulan agar warga sekitar bisa mendapatkan sebagian kecil lahan dari PT CPM ini untuk mata pencaharian mereka. InshaAllah usulan ini membuahkan hasil positif agar kehidupan masyarakat kita bisa lebih sejahtera,” tutur Anwar.

Anwar berharap langkah-langkah ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian ESDM, dan perusahaan tambang, sehingga tata kelola sumber daya alam di Sulawesi Tengah berjalan dengan prinsip keberlanjutan, keadilan, dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

Sumber: