Gubernur Anwar Hafid Perjuangkan Keadilan Fiskal untuk Sulteng di Hadapan Banggar DPR RI

Palu, Disway.id — Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menegaskan komitmennya memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerahnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Dalam forum strategis tersebut, Gubernur Anwar menyoroti pentingnya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional dan berkeadilan, mengingat Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah penyumbang devisa negara terbesar dari sektor sumber daya alam, seperti nikel, gas, dan hasil tambang lainnya.

“Rapat koordinasi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI hari ini menjadi ruang strategis untuk memperjuangkan keadilan fiskal bagi Sulawesi Tengah. Dalam forum ini, kami menegaskan pentingnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional, sejalan dengan kontribusi besar Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah penyumbang devisa negara dari sektor sumber daya alam,” ujar Anwar Hafid dikutip dari Instagramnya, Kamis, 6 November 2025.

Lebih lanjut, Anwar menjelaskan bahwa keadilan fiskal bukan sekadar persoalan nominal, melainkan bentuk pengakuan terhadap kontribusi nyata daerah dalam menopang ekonomi nasional.

“Keadilan dalam pembagian hasil bukan semata urusan angka, tetapi menyangkut keseimbangan pembangunan agar daerah penghasil juga menikmati hasil dari kekayaan buminya sendiri,” tegasnya.

Anwar menilai, selama ini masih terdapat kesenjangan antara kontribusi daerah penghasil dan porsi anggaran yang diterima, sehingga banyak wilayah di Sulawesi Tengah belum sepenuhnya merasakan manfaat optimal dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya.

Ia berharap hasil rapat koordinasi bersama Banggar DPR RI ini dapat menjadi momentum untuk meninjau kembali skema pembagian DBH yang lebih berpihak kepada daerah penghasil, serta mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia Timur.

Menurut Anwar, Sulawesi Tengah memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, namun perlu dukungan fiskal yang adil agar potensi tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kami tidak menuntut lebih, hanya meminta keadilan yang sepadan dengan kontribusi kami. Dengan pembagian hasil yang lebih adil, kami yakin pembangunan di Sulawesi Tengah akan semakin inklusif dan berdampak luas bagi rakyat,” tuturnya.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperkuat posisi daerah dalam sistem keuangan nasional, sekaligus memastikan hasil kekayaan alam benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat di daerah penghasil.

Sumber: