Berani Cerdas Program Unggulan yang Didanai DBH, Gubernur Anwar: 50 Ribu Rakyat Sulteng Sudah Daftar
Gubernur Sulteng, Anwar Hafid berkomitmen untuk mengembangkan Karnaval Budaya menjadi ajang berskala nasional.-Foto: sultengprov.go.id-
Palu, Disway.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) tengah menyusun data dan program-program pembangunan prioritas yang akan didukung oleh Dana Bagi Hasil (DBH). Salah satu program unggulan yang telah berjalan adalah “Berani Cerdas”, yang memberikan beasiswa kepada masyarakat Sulawesi Tengah yang berprestasi dan tidak mampu.
“Sampai dengan hari ini, kurang lebih ada sudah sekitar 50 ribu rakyat Sulawesi Tengah yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa,” kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid dikutip dari keterangannya, Sabtu (3/5/2025).
Anwar berharap, dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat, khususnya Bappenas, Sulawesi Tengah dapat memperoleh porsi DBH yang adil. Sehingga, kata dia, dapat mendukung berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami butuh ada kekuatan fiskal daerah dengan berharap dari dana bagi hasil itu untuk mendukung semua program-program Bapak Presiden (Prabowo Subianto), sehingga ini bisa terwujud dengan baik, dan masyarakat pasti sejahtera, Sulawesi Tengah juga begitu,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Sulteng Anwar Hafid menggegerkan ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa 29 April 2025, dengan pernyataan keras soal ketimpangan DBH tambang yang diterima Sulawesi Tengah. Ia mengatakan, meski provinsinya menjadi salah satu kontributor terbesar bagi penerimaan negara dari industri nikel dan smelter, namun hanya menerima sekitar Rp200 miliar DBH per tahun, jauh dari proporsi yang layak dibanding dampak kerusakan yang ditanggung daerah.
Anwar juga menyoroti praktik perpajakan yang tak berpihak ke daerah penghasil, serta kebijakan tax holiday yang dinilainya justru menguntungkan korporasi besar dan memiskinkan daerah. Pernyataan itu viral dan memicu respons luas, hingga akhirnya Bappenas meminta Pemprov Sulawesi Tengah menyusun kajian resmi sebagai langkah awal pembahasan kebijakan DBH yang lebih adil di tingkat nasional.
Sumber:
- Share:
