Pemprov Sulteng-BPKP Jalin MoU untuk Perkuat Transparansi dan Integritas Keuangan Daerah

Palu, Disway.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai langkah memperkuat sistem tata kelola keuangan daerah yang bersih dan kredibel. Kesepakatan ini menjadi momentum penting dalam mendorong peningkatan akuntabilitas serta keterbukaan dalam pengelolaan anggaran di wilayah tersebut.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido menegaskan, kolaborasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap alokasi dana publik dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Hari ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama BPKP, sebagai komitmen menghadirkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Reny Lamadjido, Rabu, 26 November 2025.

Lebih lanjut, Wagub Reny menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari visi utama pemerintahan Berani (Bersama Anwar–Reny), yang menaruh perhatian besar pada upaya mewujudkan birokrasi bebas dari praktik penyimpangan keuangan negara.

“Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan, memastikan setiap rupiah anggaran dipergunakan secara tepat sasaran,” tuturnya.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyampaikan apresiasinya atas langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ia menilai komitmen tersebut menunjukkan karakter pemerintahan yang sesungguhnya.

“Saya menyambut baik kerjasama ini, tentunya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Reny dan Pak Anwar Hafid karena sudah berkomitmen untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah,” ucap Yusuf Ateh.

MoU ini diharapkan menjadi landasan penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus mendorong percepatan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Sinergi dengan BPKP menjadi awal yang kuat bagi perjalanan pemerintahan Sulawesi Tengah dalam lima tahun mendatang.

Sumber: