Anggaran Pendidikan 2026 Sentuh Rekor Tertinggi Rp757,8 Triliun

Jakarta, Disway.id – Pemerintah menetapkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggarannya mencapai Rp757,8 triliun, jumlah terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

---------------------------------------------------------------------

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, langkah ini merupakan wujud komitmen negara dalam menjalankan amanat konstitusi yang mengharuskan 20 persen dari APBN dialokasikan ke bidang pendidikan.

“Pemerintah berkomitmen penuh memenuhi amanat konstitusi dengan mengalokasikan 20% APBN, sekitar Rp757,8 triliun, untuk bidang pendidikan. Ini merupakan komitmen terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraannya di Gedung DPR/MPR, Jumat, 15 Agustus 2025.

Menurutnya, dana besar ini disiapkan untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam menghadapi tantangan global di bidang sains, teknologi, dan kecerdasan buatan (AI).

Rincian Alokasi Anggaran

Pemerintah membagi anggaran pendidikan tersebut ke sejumlah program utama.

• Rp150,1 triliun diarahkan untuk revitalisasi fasilitas pendidikan, mulai dari renovasi sekolah hingga kampus di seluruh Indonesia.
• Rp178,7 triliun disiapkan untuk kesejahteraan guru dan dosen, termasuk gaji, tunjangan, serta program peningkatan kompetensi.
• Program beasiswa juga diperluas, antara lain Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta pelajar serta KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa.

“Tidak ada bangsa maju yang tidak menguasai sains dan teknologi. Kita juga harus menguasai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Untuk itu, kami optimalkan 20 persen dari APBN untuk pendidikan—mencetak talenta-talenta hebat,” tegas Prabowo.

DPR Sambut Baik, Ingatkan Soal Pengawasan

Komisi X DPR RI menyatakan dukungan atas besarnya komitmen pemerintah, namun menekankan pentingnya sistem pengawasan yang kuat agar anggaran tidak bocor.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan pihaknya akan mengawal proses penyaluran dana pendidikan dengan meminta kementerian berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah dan lembaga pengawas.

“Kami mendorong adanya kanal aduan publik yang terbuka, sehingga masyarakat dapat langsung melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya di lapangan,” jelas Hetifah kepada Disway pada Selasa, 26 Agustus 2025.

Fokus Daerah 3T dan Wilayah Marginal

Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan anggaran pendidikan tidak hanya terserap di kota besar, tetapi juga menyentuh daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T).

Sumber: