BPSDMD Sulteng Gelar Pelatihan PBJ Level 1 untuk Auditor Inspektorat

BPSDMD Sulteng Gelar Pelatihan PBJ Level 1 untuk Auditor Inspektorat

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Tengah kembali melaksanakan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Level 1.-Foto: sultengprov.go.id-

Palu, Disway.id - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Tengah kembali melaksanakan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Level 1. Kegiatan yang digelar di Aula BPSDMD Sulteng ini merupakan angkatan ke-11 dan diikuti oleh 20 pejabat fungsional Auditor dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah, Senin, 15 September 2025.

Plt. Kepala BPSDMD Sulteng, Moh. Yasin Baculu, melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris BPSDMD, Hafsah Radjamuda, menekankan pentingnya pelatihan tersebut dalam memperkuat efektivitas pengawasan di lingkungan pemerintah daerah.

"Melalui pelatihan ini, para Auditor dibekali dengan pengetahuan dasar yang memungkinkan mereka lebih cepat mendeteksi adanya indikasi permasalahan seperti ketidaksesuaian prosedur, potensi mark-up anggaran, pengaturan tender, maupun konflik kepentingan. Dengan demikian, Inspektorat semakin diperkuat perannya dalam mendorong pencegahan dan perbaikan sistem pengadaan," ujarnya.

Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis (PKT), Moh. Riyan, menjelaskan bahwa pelatihan menggunakan metode blended learning. “Pelatihan dimulai secara online selama 10 hari, yakni pada 3–13 September 2025, dilanjutkan dengan pembelajaran klasikal pada 15–16 September 2025 di ruang LSP BPSDMD Sulteng, dan diakhiri dengan uji kompetensi pada 18 September 2025,” terangnya.

Acara pembukaan dihadiri oleh Sekretaris BPSDMD Sulteng, Plt. Sekretaris Inspektorat Sulteng Ikhwan Syam, serta Fasilitator Internal Rahfan Mokoginta.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan kompetensi para Auditor semakin meningkat sehingga mereka dapat menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, transparan, dan akuntabel, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Sumber: