Pemprov Sulteng Dorong Inovasi Daerah untuk Percepat Penurunan Stunting

Palu, Disway.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk menghadirkan berbagai inovasi daerah guna mempercepat upaya penurunan angka stunting. Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A Lamadjido.

"Salah satu contoh yang sudah berjalan adalah program Tabungan Telur di Kota Palu, serta peran aktif Puskesmas dalam memverifikasi anak-anak berisiko stunting berdasarkan data BKKBN,” kata Reny dalam keterangannya, Rabu, 16 Desember 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan Reny saat memimpin rapat evaluasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S).

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur mendorong seluruh kabupaten/kota untuk mengembangkan inovasi yang sederhana namun memiliki dampak nyata di masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya fokus pada 1.000 hari pertama kehidupan anak, sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun, sebagai periode krusial dalam pencegahan stunting.

Reny menegaskan peran strategis Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kader Posyandu, Dasawisma, serta Puskesmas sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan program penurunan stunting.

Menurutnya, keterlibatan langsung para kader yang mendampingi keluarga berisiko stunting menjadi faktor kunci keberhasilan intervensi di lapangan.

“Tidak ada gunanya program jika tidak melibatkan PKK dan kader. Mereka adalah ujung tombak, bekerja dengan penuh pengabdian,” ujarnya.

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024 yang dirilis Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Sulawesi Tengah tercatat sebesar 26,1 persen. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar satu persen dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 27,2 persen.

Meski menunjukkan tren penurunan, Reny menilai capaian tersebut masih tergolong tinggi sehingga membutuhkan langkah intervensi yang lebih masif, terarah, dan terintegrasi.

Ia menambahkan bahwa capaian tersebut tetap perlu dievaluasi secara mendalam, terutama terkait efektivitas pelaksanaan program serta keakuratan data pada tahun 2025.

Reny juga menyoroti adanya beberapa daerah yang mencatat penurunan stunting secara sangat signifikan dalam waktu singkat, sehingga perlu dilakukan pendampingan serta validasi data secara cermat.

Oleh karena itu, ia mendorong agar rencana aksi ke depan dirancang lebih sederhana, fokus, dan langsung menyasar kelompok sasaran berdasarkan data yang valid.

“Penurunan angka harus dibarengi proses yang benar dan data yang valid. Kita tidak hanya mengejar angka, tetapi juga kualitas intervensinya,” katanya.

Selain itu, Reny menjelaskan bahwa anggaran penanganan stunting berasal dari berbagai sektor, mulai dari bidang kesehatan, P2KB, hingga perangkat daerah lainnya.

Sumber: