Pemkab Parigi Moutong Perkuat Strategi Inklusif untuk Tekan Angka Kemiskinan

Parigi Moutong, Disway.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui arah pembangunan yang mengedepankan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan.

"Kemiskinan persoalan yang kompleks, maka dibutuhkan keterlibatan semua pihak dalam membantu upaya penanggulangan yang dikemas dalam program prioritas pembangunan daerah," kata Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid dikutip dari Antara, Rabu (24/12/2025).

Ia menjelaskan, kemiskinan tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau rendahnya penghasilan, tetapi juga berkaitan erat dengan terbatasnya akses masyarakat terhadap kesempatan kerja, layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, serta ketersediaan infrastruktur dasar.

Dengan kompleksitas tersebut, penanganan kemiskinan harus dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Pemerintah daerah, lanjut dia, telah merancang berbagai intervensi berbasis empat prinsip utama, yakni penguatan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, perluasan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat miskin, serta mendorong pembangunan yang bersifat inklusif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan tren penurunan, dari 14,20 persen atau sekitar 74.570 jiwa pada tahun 2024 menjadi 13,51 persen atau setara 71.880 jiwa.

"Parigi Moutong masih berada pada peringkat ketiga tertinggi persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, kami terus melakukan langkah-langkah percepatan ke depan," ujarnya.

Sahid menambahkan, kebijakan pembangunan yang dijalankan saat ini telah disesuaikan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Dalam rangka mewujudkan visi Parigi Moutong yang maju, mandiri, dan berkelanjutan, pemerintah daerah menggulirkan Gerakan Membangun Desa (Gerbangdesa) yang bertumpu pada empat pilar utama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pilar pertama berfokus pada sektor kesehatan melalui pendekatan promotif, preventif, dan kuratif. Pilar kedua menyasar bidang pendidikan dengan target peningkatan rata-rata lama sekolah serta harapan lama sekolah.

Pilar selanjutnya adalah penguatan tata kelola pemerintahan guna menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Adapun pilar keempat diarahkan pada pembangunan ekonomi, dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, menjaga stabilitas inflasi, membuka akses lapangan kerja, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta mengembangkan sektor pariwisata berbasis potensi unggulan daerah.

"Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) merupakan motor penggerak dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan, maka program-program OPD harus merujuk pada program besar daerah," tutur Sahid.

Ia juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan program masing-masing, agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Sumber: