Waka Banggar DPR Kritik Usulan JK Soal BBM Naik: Bisa Tekan Daya Beli Rakyat

Jakarta – Wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diusulkan Jusuf Kalla menuai respons dari parlemen. Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wijanto, menilai langkah tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Wihadi menegaskan, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini masih cukup kuat untuk meredam dampak gejolak global, termasuk kenaikan harga energi. Ia menyebut APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendapatan dan belanja, tetapi juga sebagai penyangga stabilitas ekonomi nasional.

“Fundamental ekonomi kita masih terjaga, inflasi terkendali, dan pertumbuhan tetap positif. Dalam kondisi ini, APBN mampu menjadi shock absorber agar tekanan global tidak langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, secara fiskal, kondisi keuangan negara masih berada dalam batas aman dengan defisit terkendali dan rasio utang yang stabil. Hal ini memberi ruang bagi pemerintah untuk tetap mempertahankan subsidi energi tanpa harus menaikkan harga BBM.

Ia mengingatkan, kenaikan harga energi berisiko memicu efek berantai terhadap perekonomian. Mulai dari lonjakan inflasi, penurunan daya beli, hingga meningkatnya biaya produksi yang pada akhirnya dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

“Kenaikan harga BBM justru bisa melemahkan daya beli masyarakat dan memperlambat ekonomi yang saat ini sedang berada dalam momentum positif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wihadi menilai kebijakan pemerintah yang memilih menahan harga BBM merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi masyarakat dari tekanan global.

Ia juga mengajak semua pihak untuk melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh sebelum mendorong kebijakan yang berpotensi berdampak luas.

“Keputusan tidak menaikkan harga BBM adalah bentuk kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Jadi sebaiknya kita apresiasi langkah tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengusulkan penyesuaian harga BBM dengan alasan beban subsidi energi dapat memperlebar defisit anggaran. Namun, usulan tersebut dinilai perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.

Sumber: