Pemprov Sulteng Jelaskan Anggaran Pramuka 2026 di Tengah Efisiensi Rp1,2 Triliun

Palu, Disway.id - Di tengah dinamika pembangunan dan penyesuaian kebijakan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng), melalui Sekretaris Daerah, Novalina selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), memberikan penjelasan resmi terkait penganggaran hibah Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sulawesi Tengah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026.

Penjelasan ini disampaikan sebagai bentuk transparansi kepada publik sekaligus menjaga suasana tetap kondusif di tengah berbagai dinamika yang berkembang di masyarakat.

Novalina menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi, khususnya Anwar Hafid, memiliki komitmen kuat terhadap Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter generasi muda.

“Semangat gerakan Pramuka adalah investasi hati dan masa depan. Tidak ada niat, apalagi kebijakan untuk membatasi ruang gerak Pramuka. Komitmen kami untuk mendukung tumbuh kembangnya kegiatan-kegiatan Pramuka di Sulawesi Tengah tetap teguh dan tak tergoyahkan,” tuturnya dikutip, Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah, tengah melakukan penyesuaian fiskal sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026.

Kebijakan tersebut berdampak pada penyesuaian Transfer Keuangan Daerah (TKD), sehingga Pemprov Sulteng harus melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp1,2 triliun atau 25 persen dari total APBD 2026. Kondisi ini mengharuskan penataan ulang anggaran secara cermat dan akuntabel sesuai ketentuan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

Meski demikian, pemerintah memastikan dukungan terhadap Gerakan Pramuka tetap menjadi prioritas. Komunikasi intensif terus dilakukan bersama jajaran Kwarda Pramuka Sulawesi Tengah untuk mencari solusi terbaik.

“Kami sedang merajut solusi terbaik bersama Ketua Kwarda. Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk tetap hadir memberikan dukungan, baik moril maupun materil, agar agenda strategis kegiatan Pramuka tetap berjalan, tentu dengan menyesuaikan kondisi fiskal daerah,” tegasnya.

Novalina juga mengapresiasi berbagai aspirasi yang muncul di masyarakat, termasuk pandangan terkait langkah hukum, sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan organisasi tersebut.

Namun, ia mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyikapi perbedaan pendapat.

“Dalam semangat kekeluargaan khas Sulawesi Tengah, mari kita utamakan dialog yang sejuk dan musyawarah yang teduh. Dengan begitu, energi kita tetap terfokus untuk membangun daerah dan memajukan generasi muda,” imbuhnya.

Sebagai penutup, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengharapkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar proses penyesuaian kebijakan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi pembangunan daerah.

Sumber: