Pemerintah Targetkan 93 Sekolah Rakyat Permanen Mulai Beroperasi Juni 2026

Pemerintah Targetkan 93 Sekolah Rakyat Permanen Mulai Beroperasi Juni 2026

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.-Foto: Bakom RI-

Palu, Disway.id - Pemerintah memastikan sebanyak 93 Sekolah Rakyat (SR) permanen siap beroperasi pada pertengahan tahun 2026 dan mulai menerima siswa baru dari keluarga kurang mampu pada tahun ajaran 2026/2027.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, puluhan sekolah tersebut merupakan Sekolah Rakyat tahap II yang dikelola langsung oleh Kementerian Sosial sebagai bagian dari program pemerataan akses pendidikan nasional.

"Dari total 93 sekolah itu, sebanyak 69 ditargetkan selesai sepenuhnya pada 20 Juni 2026, sedangkan 24 lainnya berstatus sekolah fungsional yang sudah dapat digunakan meski proses konstruksinya belum rampung seluruhnya," ujar Saifullah dalam konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026).

Ia menjelaskan, sekolah fungsional minimal telah memiliki lima fasilitas utama untuk menunjang proses belajar mengajar, yakni asrama, ruang kelas, rumah ibadah, dapur dan ruang makan, serta ruang guru.

"Ini adalah pembangunan yang sedang berlangsung di 93 titik dengan melibatkan lebih dari 70.000 pekerja," jelasnya.

Selain pembangunan sekolah permanen, pemerintah juga akan menambah 10 Sekolah Rakyat rintisan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sekolah tambahan tersebut akan dibangun di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

Menurut Saifullah, Sekolah Rakyat rintisan dirancang sebagai model pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Hingga kini, program tersebut telah hadir di 131 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi dengan total 166 sekolah rintisan.

"Jadi ini adalah tambahan sekolahan rintisan. Ada nanti menggunakan gedung milik Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, dan juga ada yang dari BNN dan dari Kementerian Pertanian," katanya.

Program Sekolah Rakyat sendiri ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kategori desil 1 atau sangat miskin dan desil 2 atau miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini menyediakan pendidikan gratis mulai jenjang SD hingga SMA sebagai upaya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029 dengan kapasitas mencapai 500 ribu siswa di seluruh Indonesia.

Sumber: