DPRD Palu Minta SPPG Ketat Jalankan SOP MBG

Palu, Disway.id – DPRD Kota Palu mengingatkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan setiap tahapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai standar operasional prosedur (SOP). Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan.

Anggota DPRD Kota Palu Zet Pakan mengatakan kepatuhan terhadap SOP harus menjadi perhatian utama karena program MBG menyangkut makanan yang dikonsumsi langsung oleh peserta didik.

“Jangan sampai karena tidak menjalankan tanggung jawab sesuai SOP kemudian terjadi kasus keracunan seperti yang terjadi di sejumlah daerah,” kata Anggota DPRD Palu Zet Pakan dikutip dari Antara, Sabtu (19/9/2026).

Ia menilai pengawasan terhadap program MBG perlu dilakukan secara rutin dan melibatkan seluruh pihak terkait. Pengawasan terutama harus menyasar tahapan pengolahan hingga makanan siap disalurkan kepada siswa dan siswi.

"Penyelenggaraan MBG tidak boleh lari dari kontes SOP," ujarnya.

Menurut Zet, aspek pengawasan tidak sebatas memastikan makanan memiliki kandungan gizi yang sesuai. Kualitas bahan pangan serta proses pengolahan yang memenuhi standar kebersihan dan keamanan juga harus menjadi perhatian.

“Yang harus diawasi bukan hanya kandungan gizi-nya, tetapi juga bahan yang digunakan harus berkualitas dan proses memasaknya memenuhi standar,” ucap Zet.

Ia menyebut program MBG memiliki manfaat penting dalam membantu memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi peserta didik di sekolah. Program tersebut juga mencakup penerima manfaat seperti ibu hamil.

Karena itu, Zet meminta pelaksanaan MBG dikawal bersama agar manfaat yang diberikan dapat diterima secara maksimal tanpa memunculkan persoalan baru yang berpotensi merugikan penerima.

Ia juga meminta SPPG di Kota Palu disiplin menerapkan prosedur sejak tahap awal hingga makanan diterima siswa. Tahapan tersebut mencakup pemilihan bahan pangan, pengolahan, penyimpanan, sampai proses pendistribusian.

“Program ini bagus dan harus kita dukung. Tetapi pelaksanaannya juga harus benar karena menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak. Jangan sampai ada kelalaian yang justru merugikan penerima manfaat,” tuturnya.

 

Sumber: