124 Rumah Diperbaiki, Program Bedah Rumah Sulteng Lampaui Target

Palu, Disway.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengalokasikan anggaran sebesar Rp80 juta untuk setiap unit rumah dalam program Berani Bedah Rumah. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah Sulawesi Tengah.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulawesi Tengah Akris Fattah Yunus mengatakan, program perbaikan hunian tidak hanya berfokus pada kondisi fisik bangunan, tetapi juga menyentuh berbagai kebutuhan dasar masyarakat.

"Peningkatan kapasitas hunian bukan hanya sekedar bangunan utama, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan air bersih, pengelolaan sampah dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman," kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulawesi Tengah Akris Fattah Yunus di Palu, dikutip dari Antara, Kamis (24/9/2026).

Menurut Akris, penyediaan tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui sejumlah program prioritas yang menyasar kebutuhan dasar warga.

Dalam pelaksanaannya, program bedah rumah memiliki dua bentuk intervensi. Pertama, pembangunan rumah baru yang mencakup pengerjaan pondasi, tiang, dinding hingga bagian atap. Kedua, bantuan peningkatan kualitas berupa rehabilitasi terhadap rumah yang masih memungkinkan untuk diperbaiki.

"Tahun 2026 kami menargetkan sebanyak 100 unit diintervensi, pada realisasinya sebanyak 124 unit. Tentu bantuan ini memberikan manfaat besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat dengan tingkat kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Penerima manfaat program tersebut diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama mereka yang masuk kelompok desil satu sampai empat.

Akris menyebut Program Berani Bedah Rumah juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mendukung upaya pengurangan kemiskinan. Perbaikan kondisi tempat tinggal diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima bantuan.

Intervensi pemerintah di sektor perumahan, lanjutnya, tidak berhenti pada pembangunan maupun rehabilitasi rumah. Dukungan terhadap kebutuhan dasar lainnya, seperti ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan kondisi lingkungan permukiman, turut menjadi perhatian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah pada 2025 berada di angka 10,52 persen. Angka tersebut tercatat mengalami penurunan menjadi 10,46 persen pada Maret 2026.

"Rumah salah satu kebutuhan dasar, maka pemerintah dengan intervensi program pada sektor perumahan berupaya mengangkat derajat mereka supaya bisa hidup lebih layak," ucap Akris.

Pemprov Sulawesi Tengah berharap program di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat turut mendukung penurunan angka kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan berbagai program pemerintah lainnya yang menyasar kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

"Tahun 2025 dari seluruh total bedah rumah, baik melalui APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, tanggung jawab sosial, maupun pengembang rumah subsidi kurang lebih 7 ribu unit. Data sementara tahun 2026 realistis program perumahan mencapai 10 ribu unit," pungkasnya.

Sumber: