Pemkab Buol Perkuat Pengendalian Inflasi, Harga Cabai Rawit Tembus Rp120 Ribu

Wakil Bupati Buol Moh Nasir Dj Daimaroto mengatakan, hasil pemantauan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada akhir September 2026 menunjukkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) mengalami kenaikan sebesar 6,8 persen. Kenaikan tersebut terutama dipicu melonjaknya harga cabai rawit dan cabai keriting.

"Jadi berdasarkan pemantauan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Buol pada akhir September 2026, Indeks Perkembangan Harga (IPH) meningkat 6,8 persen, terutama dipengaruhi kenaikan harga cabai rawit Rp120 ribu per kilogram, dan cabai keriting Rp70 ribu per kilogram," kata Moh Nasir di Biau, Buol, Sulawesi Tengah, dilansir Antara, Minggu (11/10/2026).

Untuk meredam tekanan harga, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah, di antaranya pemantauan harga setiap hari, pelaksanaan gerakan pangan murah dan pasar murah, serta pengawasan harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Pemkab Buol juga memiliki cadangan pangan pemerintah berupa beras sebanyak 18,5 ton untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat.

"Tentunya ketersediaan 12 komoditas pangan utama juga tetap surplus hingga Desember mendatang dengan dukungan produksi lokal dan pasokan dari luar daerah," ujar dia.

Dukung Produksi Cabai dan Pasokan MBG

Di sektor pertanian, pemerintah daerah memperoleh bantuan dari APBN untuk mengembangkan komoditas cabai rawit pada lahan seluas 55 hektare. Bantuan berupa bibit, mulsa, dan pupuk tersebut telah disalurkan kepada kelompok tani di wilayah Lakea dan sekitarnya.

Meski ketersediaan pangan utama diproyeksikan tetap mencukupi, pemenuhan bahan baku lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi sejumlah hambatan.

"Keterbatasan air bersih dan pasokan bahan baku lokal menjadi kendala operasional SPPG. Jadi untuk satu SPPG kebutuhan harian mencapai 150 hingga 250 kilogram beras, 190 sampai 200 ekor ayam ras, 90 sampai 100 rak telur dan 90 hingga 100 kilogram daging sapi," katanya menambahkan.

Nasir menjelaskan, besarnya kebutuhan bahan pangan untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi keseimbangan pasokan dan stabilitas harga komoditas di pasar setempat.

Di sisi lain, perekonomian Kabupaten Buol menunjukkan peningkatan pada semester pertama 2026. Pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 2,17 persen pada triwulan I naik menjadi 3,98 persen pada triwulan II.

"Untuk pertumbuhan ekonomi di Buol meningkat dari 2,17 persen pada triwulan I menjadi 3,98 persen pada triwulan II 2026. Capaian itu menjadi salah satu dasar untuk terus memperkuat kebijakan ekonomi daerah berbasis data, sekaligus mendorong investasi dan penguatan sektor pangan," kata dia.

Pemkab Buol berupaya memanfaatkan perkembangan ekonomi tersebut untuk memperkuat kebijakan pengendalian inflasi sekaligus meningkatkan produksi pangan lokal dan menjaga kelancaran pasokan kebutuhan masyarakat.