Bulog Sulteng Perketat Pengawasan Distribusi Beras SPHP, Stok Tersedia 11 Ribu Ton

Palu, Disway.id - Perum Bulog Sulawesi Tengah meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat. Upaya tersebut bertujuan mencegah penyalahgunaan distribusi sekaligus memastikan beras yang disediakan pemerintah dapat diakses masyarakat sesuai peruntukannya.

Pemimpin Wilayah Bulog Sulawesi Tengah Jusri mengatakan pengawasan langsung di lapangan menjadi langkah penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penyaluran beras kepada masyarakat.

"Penguatan pengawasan lapangan sangat penting guna menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran," ujar Jusri di Palu, dilansir Antara, Sabtu (31/10/2026).

Ia menjelaskan, program SPHP dirancang untuk mengendalikan kenaikan harga beras di tingkat konsumen agar tetap berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Program ini juga bertujuan menyediakan bahan pangan berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat.

Penguatan pengawasan di seluruh wilayah operasional Bulog dilakukan setelah muncul dugaan penyalahgunaan beras SPHP oleh oknum mitra penyalur di kawasan Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

"Adanya dugaan penyalahgunaan beras SPHP oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, maka semua daerah diinstruksikan lebih memperkuat pengawasan supaya program SPHP lebih optimal," tandasnya.

Sebagai tindak lanjut, Bulog membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menertibkan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Pembentukan satgas tersebut ditujukan untuk memperkuat pengendalian distribusi sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan di setiap wilayah kerja.

"Atas instruksi itu kami membentuk satgas. Mereka bertugas memantau jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, dan memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah berjalan sesuai ketentuan," kata Jusri.

Pengawasan juga mencakup peninjauan terhadap mitra distribusi, termasuk jaringan Rumah Pangan Kita (RPK). Evaluasi dilakukan untuk memastikan para mitra mematuhi ketentuan penyaluran serta menjual beras SPHP sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Di Sulawesi Tengah, Bulog mencatat persediaan beras saat ini mencapai sekitar 11 ribu ton. Jumlah tersebut dinilai mencukupi untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Jusri menambahkan, pengawasan harus dilakukan secara berlapis pada setiap tahapan distribusi untuk memperkecil peluang terjadinya penyimpangan. Dengan mekanisme tersebut, penyaluran diharapkan berlangsung sesuai prosedur dan masyarakat dapat membeli beras dengan harga yang telah ditentukan.

"Penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga efektivitas program SPHP dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga beras daerah maupun nasional," pungkasnya. 

Sumber: