Pemkab Banggai dan BRWA Sulteng Bentuk Tim Percepatan Pengakuan Masyarakat Adat

Banggai, Disway.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai, Sulawesi Tengah, bersama Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sulawesi Tengah sepakat membentuk tim percepatan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat (PMA).

Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat upaya pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat sekaligus memastikan hak-hak mereka mendapatkan perlindungan.

Ketua BRWA Sulawesi Tengah, Joisman Tanduru, mengatakan pihaknya telah menggelar pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan di Kabupaten Banggai. Salah satu agenda yang didorong adalah penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai dasar pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat.

“Kami telah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak di Banggai dan mendorong penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Banggai tentang pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat di Kabupaten Banggai,” kata Joisman dikutip dari Antara, Rabu (11/11/2026).

Pembentukan tim percepatan tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama lintas sektor. Dengan demikian, proses pengakuan masyarakat adat serta perlindungan terhadap hak-hak mereka dapat berjalan lebih terarah.

Tim tersebut direncanakan melibatkan berbagai unsur, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi teknis, pemerintah kecamatan, hingga organisasi masyarakat sipil.

Sejumlah instansi yang akan dilibatkan antara lain Bappeda Litbang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Kebudayaan, Bagian Hukum, serta Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.

Selain itu, terdapat KPH Toili-Baturube, KPH Balantak, dan Satuan Tugas Percepatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Satgas PKA) Sulawesi Tengah yang juga direncanakan menjadi bagian dari tim tersebut.

Keterlibatan pemerintah di tingkat kecamatan juga akan diperkuat melalui partisipasi seluruh camat se-Kabupaten Banggai. Sementara dari unsur masyarakat sipil, tim akan melibatkan BRWA Sulawesi Tengah, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Banggai, serta AMAN Tompotika.

Joisman menjelaskan, selain membentuk tim percepatan, pihaknya juga mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat.

Regulasi tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam menjamin keberadaan, hak, dan kepentingan masyarakat adat. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, upaya perlindungan dan pemberdayaan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pertemuan tersebut juga menghasilkan dorongan agar Bupati Banggai segera mendeklarasikan Babasalanta. Istilah tersebut merupakan representasi identitas masyarakat adat yang terdiri atas Banggai, Balantak, Saluan, Andio, dan Ta'a.

“Deklarasi tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat identitas, persatuan, serta eksistensi masyarakat adat di Kabupaten Banggai,” katanya.

Joisman berharap berbagai kesepakatan yang telah dibangun dapat menjadi titik awal terbentuknya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, lembaga pendamping, dan komunitas masyarakat adat.

Sumber: