Donggala, Disway.id - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melaksanakan program penguatan pendampingan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng).
“Melalui mandat tersebut, Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) berperan sebagai laboratorium kebudayaan yang memperjuangkan nilai keadilan, kesetaraan, keindonesiaan, dan keislaman,” ujar Manajer Program Lakpesdam PBNU, Septiana Ulandari, di Aula Kasiromu Kantor Bupati Donggala, Senin (24/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa gerakan perlindungan pekerja migran terinspirasi dari pemikiran Presiden Ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang menaruh perhatian besar pada isu kemanusiaan serta kelompok rentan.
“Gerakan ini bukan hanya tentang perubahan, tetapi tentang kebenaran, kebijaksanaan, dan keberpihakan kepada manusia yang hidup dalam kebudayaannya,” tambahnya.
Lakpesdam PBNU, kata Septiana, menjalankan tiga fungsi utama: advokasi, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain di Donggala, program serupa telah berjalan di berbagai daerah, termasuk upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.
“Program pendampingan Lakpesdam NU tercatat telah dilakukan di 52 desa, 10 kabupaten, dan tujuh provinsi, termasuk Klaten, Kupang, Buleleng, Cilacap, hingga wilayah timur Indonesia,” jelasnya.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Donggala, Yusuf, memaparkan bahwa angkatan kerja tahun 2025 mencapai 157.851 orang, dengan 153.451 telah bekerja dan tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 2,79 persen.
Ia menekankan bahwa perlindungan PMI harus berangkat dari komunitas, mengingat kondisi geografis Donggala yang luas kerap membuat akses informasi formal tidak merata.
“Dalam banyak kasus, rekrutmen non-prosedural terjadi bukan karena masyarakat ingin melanggar aturan, tetapi karena informasi palsu lebih cepat sampai kepada mereka,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Donggala, perwakilan BP3MI Sulawesi Tengah, organisasi perangkat daerah, sejumlah camat dan kepala desa, serta perwakilan badan otonom NU dan lembaga swadaya masyarakat setempat.